jpnn.com - JAKARTA - Kader partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengatakan upaya merekayasa kongres ke-3 partainya dengan mengkondisikan pilihan pemilik suara hanya akan menurunkan citra partai yang kini dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini disampaikan Pasek menyikapi kicauan Anas Urbaningrum dalam akun twitternya @anasurbaningrum, yang menyebut semua kandidat calon ketua umum memiliki peluang yang sama memenangkan kompetisi bila dilakukan secara demokratis, bukan dengan merekayasa dukungan menggunakan tandatangan bermaterai apalagi ada ancaman pemecatan.
BACA JUGA: Pembekuan Rute Air Asia Surabaya-Singapura Dinilai Prematur
"Suasana yang tidak sehat penuh rekayasa hanya akan menurunkan citra demokrat sebagai partai yang demokratis. Lebih parah lagi kalau itu dilakukan oleh tokoh-tokoh demokrat yang dikenal sebagai Sang Demokrat," kata Pasek saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/1).
Pasek juga menyinggung soal pemecatan sejumlah ketua DPC dan DPD Demokrat di daerah yang dinilai tidak pro SBY. Menurutnya, pemecatan jabatan ketua-ketua DPD/DPC itu tidak sah karena mereka dipilih proses pemilihan dalam Musda dan Muscab. Dengan begitu, posisi mereka tidak bisa dicopot oleh ketua harian maupun Sekretaris Jenderal yang bukan merupakan hasil kongres.
BACA JUGA: Jokowi Optimistis Ekonomi 2015 Meningkat
"Mereka tidak bisa dicopot oleh ketua harian dan sekjen yang bukan hasil Kongres alias jabatan karena ditunjuk by direction. Ini merupakan bukti nyata kegagalan pengelolaan organisasi. Plt-plt (pelaksana tugas) tanpa alasan yang kuat oleh pengurus yang tidak berwenang sebagai fakta gagalnya mengelola organisasi," tegas Pasek.
Bahkan, senator asal Bali ini meyakini bila posisi ketua-ketua DPD/DPC yang dijabat plt dibiarkan saja oleh SBY, maka bisa menjadi bom waktu dikemudian hari. Karena itu Pasek mendorong supaya hak mereka segera dipulihkan atau akan menjadi masalah hukum nantinya.
BACA JUGA: Ahli Hukum Tata Negara Sebut Pembatasan PK Tidak Dapat Dibenarkan
"Apalagi ada anomali dimana ada plt sampai jabatannya melebihi jabatan definitif karena tidak ada muscab dan musda. Ada juga sampai dua kali ikut kongres belum juga diganti. Kalau Kongres nanti belum juga diganti maka akan ada Plt sampai tiga kali bisa ikut kongres. Yang begini seharusnya muscab dan musda dulu baru kongres," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkes dan DPDTT Saling Dukung Percepat Kesehatan Desa
Redaktur : Tim Redaksi