jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PPP DPR RI meminta keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengoordinasikan pola penanganan Covid-19 menyusul lonjakan kasus positif virus Corona di sejumlah daerah.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan kebijakan umum penanganan Covid-19 di masing-masing daerah harus dibuat sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah.
BACA JUGA: Lonjakan COVID-19 Menakutkan, Pakar Epidemiologi Minta PTM di Sekolah Ditinjau Ulang
"Hal ini penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan," kata Achmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Minggu(20/6).
Dia mencontohkan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewacanakan lockdown, sementara di daerah lain ada yang menerapkan PSBB dan PPKM.
BACA JUGA: Merespons Pernyataan Arteria Dahlan, Benny K Harman: Bohong Besar
"Hal ini jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," lanjutnya.
Pria yang beken disapa dengan panggilan Awiek itu juga meminta setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesiapan infrastruktur di daerah, dan melakukan sosialisasi dengan baik.
BACA JUGA: W Sudah Diringkus oleh Anak Buah AKBP Sumarni, Lihat Penampilannya
"Contohnya penyekatan di Suramadu yang menyebabkan antrean panjang. Jelas ini membahayakan dan serta mempengaruhi daya tahan jembatan," jelas pria yang juga menjabat wakil ketua Baleg DPR RI itu.
Awiek menyarankan perlu diberlakukan kembali kebijakan work from home (WFH) lantaran lonjakan kasus Covid-19 dari klaster perkantoran makin tinggi.
"Khususnya di instansi pemerintahan, secara ketat selama 14 hari ke depan," ujar Awiek.
Anggota Komisi VI DPR RI juga menyebutkan larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Sebab, mobilitas masyarakat di lapangan turut berpengaruh besar terhadap penyebaran Covid-19. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra