Merespons Tantangan Terkini, Muktamar PKB 2019 Hasilkan Deklarasi Bali

Rabu, 21 Agustus 2019 – 22:25 WIB
Ketua DPC PKB Lanny Jaya, Thenius Murib bersama 34 Ketua DPW PKB se-Indonesia membacakan Deklarasi Bali hasil Muktamar PKB pada penutupan Muktamar di Hotel Westin Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8) malam. Foto: Ist

jpnn.com, NUSA DUA - Untuk merespons dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia terkini dan tantangan perubahan dunia yang cepat dan masif, Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2019 menghasilkan Deklarasi Bali. Deklarasi Bali ini dibacakan pada Penutupan Muktamar PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8) malam.

Pada acara penutupan Muktamar, hadir Wakil Presiden terpilih, Kiai Ma'ruf Amin, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo, Menristekdikti M Nasir, dan Menpora Imam Nahrawi.

BACA JUGA: Hadir di Muktamar PKB, Kiai Ma’ruf: Saya Merasa Muda Kembali

BACA JUGA: Hadir di Muktamar PKB, Kiai Ma’ruf: Saya Merasa Muda Kembali

Adapun sembilan poin Deklarasi Bali yang dibacakan Ketua DPC PKB Lanny Jaya, Thenius Murib bersama 34 Ketua DPW PKB se-Indonesia adalah sebagai berikut:

BACA JUGA: Kiai Ma’ruf Amin Hadiri Penutupan Muktamar PKB

1. Kebangsaan

Rencana mengawal dan memperkokoh Pancasila, bhinneka tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945 dalam komitmen berbangsa dan bernegara Pancasila dalam NKRI adalah final. Tidak ada dan tidak boleh ada ideologi yang menantang eksistensi ideologi Pancasila . Di negeri ini tidak ada tempat bagi kelompok yang akan menggoyang NKRI

BACA JUGA: Respons Muhaimin Soal Kandidat Sekjen PKB

2. Kemanusiaan global

Mendorong dan turut mempromosikan Islam nusantara dalam kancah kehidupan global sebagai solusi atas berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan berupa atas nama agama. Sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengkampanyekan moderasi Islam dalam rangka memperbaiki peradaban dan menciptakan tata dunia yang damai

3. Keberpihakan

Bekerja total dan mengabdikan seluruh wakil politiknya untuk melayani, memfasilitasi dan membela mustadh'afin yakni mereka yang lemah atau terpinggirkan akibat sistem dan kebijakan yang tidak adil dan berpihak pada rakyat. Hakikat dari politik adalah keberpihakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keadilan dan kemaslahatan kehidupan bagi semua anak bangsa dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan yang adil dan produktif

4. Kaderisasi

Menuntaskan kaderisasi politik di semua lapisan masyarakat untuk memastikan terjadinya estafet dan regenerasi kepemimpinan politik yang dijiwai nilai-nilai kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan. Konsolidasi demokrasi dan kelembagaan politik Indonesia menjadi agenda yang terus dilakukan dan harus ditopang oleh partai yang kuat dan mengakar serta memiliki basis sosial militan ideologis dan dedikatif

5. Khidmat NU

Melanjutkan dan memperkuat khidmat kepada NU dan warga NU khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi mikro kecil dan menengah serta agama dan kebhinekaan yang dapat harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lebih dari tanggung jawab historis kultural dan aspiratif komitmen ini menjadi langkah nyata untuk memberdayakan basis sosial dan memperkuat kohesi sosial

6. SDM dan inovasi

Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan menggerakkan inovasi di kalangan kaum muda dan generasi milenial agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain sekaligus berkontribusi bagi pembangunan nasional dan kemajuan bangsa SDM dan inovasi ini menjadi nafas baru dan partai menuju modern di era revolusi industri dan teknologi digital yang bergerak sedemikian pesat

7. Demokrasi inklusif

Mentransformasikan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang inklusif. Demokrasi yang menjadi alat untuk mengikis ketimpangan dan kemiskinan, demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapat akses yang sama atas kemajuan ekonomi dan politik secara adil termasuk untuk masyarakat marginal, kaum mustadz'afin perempuan dan anak.

8. Kedaulatan desa

Mengawal dan terus memperkuat desa sebagai pilar kebudayaan bangsa dan perekonomian nasional. Kedaulatan desa harus terus diperkuat bukan saja karena desa menjadi basis sosial utama PKB, melainkan karena kesadaran bahwa desa adalah ruang hidup yang sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi kerakyatan, terawatnya kearifan Nusantara dan tumbuhnya nasionalisme.

9. Politik hijau

Meneguhkan PKB sebagai green party dengan mempromosikan politik yang berperspektif lingkungan sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis pada nilai-nilai rahmatan lil alamin. Komitmen ini ditujukan untuk memastikan agar pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan generasi kini dan mendatang.(fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Muktamar PKB di Bali: Muhaimin Iskandar Ketum Lagi, Siapa Kandidat Sekjen?


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler