Meski Banyak Masalah, Pilkada Jangan Ditunda

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2010 tetap berjalan meskipun masih terdapat banyak permasalahan seperti dana maupun Daftar Pemilih“Kita tidak boleh melakukan penundaan pilkada tanpa dasar hukum, karena Undang-Undang yang mengatur hal itu masih tetap berlaku,” ujar Marzuki di DPR, Senayan Jakarta, Rabu (23/12).

Menurutnya, pilkada 2010 bisa tetap berjalan karena UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pelaksanaan pilkada belum direvisi

BACA JUGA: Bawaslu Dituding Arogan soal Panwas Pilkada

Oleh karena itu, meskipun banyak daerah yang dinilai belum siap dalam segi pendanaan maupun data pemilih, pelaksanaan pilkada tidak bisa ditunda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo meminta pemerintah agar secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menunda pelaksanaan seluruh pilkada pada tahun 2010Penundaan tersebut diperlukan karena ada beberapa kendala untuk melaksanakan pilkada seperti anggaran, permasalahan dalam pembentukan panwas, dan data kependudukan yang masih bermasalah.

Terpisah, staf ahli Menteri Dalam Negeri, Ngadisah mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap wacana pemilihan gubernur langsung maupun dipilih oleh DPRD, untuk mencari sistem terbaik dalam demokrasi di Indonesia.

 “Kita akan mengkaji lebih mendalam, seperti perbandingan berapa banyak biaya yang dikeluarkan kalau dipilih oleh DPRD, berapa melalui pemilihan langsung,” ujarnya usai membuka Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi di Gedung Depdagri, Jakarta.

Menurutnya, pemilihan gubernur baik langsung maupun oleh DPRD sama-sama merupakan proses demokrasi, dan Indonesia sudah pernah melaksanakan pemilihan seperti itu sejak awal

BACA JUGA: Ketua DPD Golkar Mundur sebagai Cagub Kalsel

Namun, Ngadisah mengakui, jika dilihat dari aspek efisiensi pembiayaan, pemilihan gubernur oleh DPRD lebih murah dibandingkan pemilihan langsung.

“Ini persoalan yang harus dipecahkanMengapa pilkada langsung yang dianggap lebih demokratis tetapi biayanya sedemikian mahal

BACA JUGA: Kandidat Balon Golkar Bertambah

Untuk itu, kita perlu mencari solusi bagaimana berdemokrasi tetapi tetap murah, aspirasi kita tetap bisa tersalur, dan kepentingan-kepentingan kita tetap terpenuhi,” terangnya.

Dia menyebutkan, dampak dari pembiayaan demokrasi yang mahal itu nantinya juga akan berakibat kepada rakyat jugaContohnya, bagaimana seorang calon gubernur yang bisa menghabiskan dana sampai ratusan miliar rupiahJika sudah terpilih maka yang dipikirkan saat menjabat  adalah bagaimana mengembalikan dana tersebut(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Partai Sepakat Koalisi