JAKARTA - Sekretaris Departemen Polkuham DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan 10 nama bakal calon presiden (Capres) yang dianggap sudah dikantongi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi ketua majelis tinggi Partai Demokrat merupakan hasil survei. Namun, menurutnya dari 10 nama Capres Demokrat yang di antaranya memasukkan nama Ani Yudhoyono tidak seketika mewakili preferensi politik SBY.
"Perlu dijelaskan, 10 nama dimaksud sebenarnya adalah hasil survei untuk mengetahui figur-figur pemimpin yang paling dikenal publik berikut tingkat likeability (kesukaan) dan electability (keterpilihan) masing-masing. Namun hal tersebut tidak seketika mewakili pendapat majelis tentang siapa bakal capres 2014 yang akan diunggulkan Demokrat, apalagi mewakili preferensi politik Presiden SBY," kata Rachland kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5).
Nama Ani Yudhoyono sebagai kandidat Capres Demokrat 2014 terus mengemuka seteleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat TB Silalahi mengakui bahwa SBY sudah mengantongi 10 nama. Nama-nama yang dikantongi SBY itu dipantau terus perkembangannya sampai pada saatnya akan keluar satu nama.
Meskipun ada nama Ani Yudhoyono kata Rachland, yang perlu digarisbawahi bahwa presiden secara konsisten memiliki sikap tidak ada anggota keluarganya yang diizinkan menjadi Capres 2014, sekalipun diminta atau diperjuangkan oleh Partai Demokrat. "Presiden dan keluarga berkeyakinan, Indonesia tidak kekurangan figur-figur pemimpin bangsa yang cakap untuk dicalonkan oleh Demokrat sebagai presiden selanjutnya," ungkapnya.
Rachland sendiri yakin, setelah masa pengabdian SBY berakhir pada 2014 nanti, sambung Rachland, presiden dan keluarga memilih beristirahat dari tugas-tugas publik. Kata dia, sikap tersebut diambil untuk memberi teladan berdemokrasi secara konsekuen, bukan saja kepada rakyat Indonesia secara umum, namun juga kepada partai dan keluarganya sendiri.
"Adalah kewajiban setiap kader Demokrat untuk menghormati dan melaksanakan keputusan Presiden dan keluarga. Para kader perlu menghentikan pernyataan yang kontraproduktif, menimbulkan kesan keliru mengenai dinasti politik, sebab hal itu justru secara tajam menyalahi prinsip yang diyakini Presiden untuk memajukan demokrasi kita," katanya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gugatan Pemilukada Buleleng Kandas
Redaktur : Tim Redaksi