jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menilai pemerintah Prancis tak menghargai demokratisme.
Sebab, Prancis melarang warganya untuk menggunakan hijab di ajang Olimpiade 2024 benar-benar tidak terhormat.
BACA JUGA: Soal Larangan Penggunaan Jilbab bagi Pramugari, Wapres Maruf Amin: Aneh
Dia mengatakan larangan penggunaan hijab bagi umat Islam, termasuk islamofobia yang oleh PBB sudah dibuat resolusinya, yaitu harus diperangi.
"Tindakan ini juga merusak prinsip prinsip demokrasi yaitu menghormati kaum minoritas,” kata Sudarnoto dikutip Rabu (7/8).
BACA JUGA: Kembali ke Iran, Atlet Panjat yang Copot Jilbab Disambut Bak Pahlawan
Menurut Sudarnoto, pemerintah Prancis untuk alasan apa pun tidak boleh mendiskriminasi dan memperlakukan secara negatif terhadap orang muslim.
"Seharusnya, mereka memberikan serta melindungi hak-hak dasar warga. Ini bukan pertama kali pemerintah Prancis menunjukkan sikap islamofobia, memperlakukan muslim secara tidak adil dan tidak terhormat," bebernya.
BACA JUGA: Heboh Isu Siswi Dipaksa Pakai Jilbab, Anak Buah Megawati Panggil Disdik DKI
Namun, Sudarnoto menegaskan DPP MUI tak pernah mengajak masyarakat memboikot produk-produk Prancis yang ada di Indonesia.
“Tidak ada ajakan untuk boikot produk-produk Prancis, tetapi tindakan pemerintah Prancis itu benar-benar tidak terhormat, merusak prinsip prinsip Perancis yang liberty, legality, fraternity, dan merusak hak-hak dasar beragama umat Islam,” tegasnya.
Seperti diketahui, kontroversi terkait pelarangan pemakaian hijab di Olimpiade Prancis ini muncul setelah Menteri Olahraga Amelie Oudea-Castera melarang penggunaan hijab untuk atletnya.
Dia memastikan tidak boleh ada atlet tuan rumah yang memakai hijab selama ajang berlangsung.
"Perwakilan delegasi kami dari tim Prancis tidak akan menggunakan kerudung," katanya.
Amelie menyatakan sikap ini untuk mencegah 'proselytism', sebuah istilah yang diartikan tindakan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama atau sikap politik tertentu dengan gaya hidup sehari-hari.
"Terdapat pelarangan terhadap segala bentuk 'proselytism', karena netralitas pelayanan publik bersifat absolut," ujarnya.
Menanggapi larangan tersebut, organisasi non-pemerintah Amnesty International langsung mengecam keputusan pemerintah Prancis itu.
"Larangan penggunaan hijab di Olimpiade 2024 tersebut melemahkan upaya menjadikan olahraga lebih inklusif dan membuktikan bahwa atlet muslim berhijab di Prancis akan terus mendapat diskriminasi,” tulis organisasi ini.
Dalam laporan Amnesty International disebutkan Prancis adalah satu-satunya negara Eropa peserta Olimpiade yang melarang hijab untuk kontingennya di Olimpiade 2024 dan Paralimpiade 2024.
Selain itu, Prancis adalah satu-satunya pihak dari 38 negara di Eropa yang memboikot hijab di berbagai olahraga seperti sepak bola, basket, dan voli.
Menanggapi hal ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan tidak ada pelarangan serupa terhadap atlet negara lain di Olimpiade 2024.
Namun, pelarangan hijab bagi atlet disebut tidak sejalan dengan regulasi IOC dan tidak ada teguran kepada Prancis terhadap ini. (mcr10/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Elvi Robiatul