jpnn.com - JAKARTA - Semakin eratnya hubungan Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak membuat Partai Gerindra otomatis mendukung Peraturan Pemeruntah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pilkada yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono.
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan, mekanisme pemilihan kepala daerah berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat. Karena itu, dalam hal perppu pilkada, Gerindra tidak ingin mengambil sikap didasari kedekatan politik semata.
BACA JUGA: Ruhut: Mega dan Prabowo itu Beda-Beda Tipis
"Kami akan mempelajari baru keluarkan pendapat. Karena ini bukan soal koalisi A koalisi B, tapi berpihak pada rakyat atau tidak," kata Martin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (4/10).
Dijelaskannya, Perppu pilkada akan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Padahal, Gerindra selama ini sudah bersusah payah memperjuangkan penghapusan sistem tersebut.
BACA JUGA: Kepala BKN Klaim Tes CAT Menuai Apresiasi dari Kepala Daerah
Meski begitu, lanjutnya, Gerindra bisa saja berbalik mendukung mekanisme pemilihan langsung seperti yang diatur dalam perppu. Asalkan SBY benar-benar melakukan perbaikan seperti yang telah dijanjikannya.
"Saya tekankan Gerindra bukan masalah langsung atau tidak langsung, tapi pikirkan kesejahteraan rakyat yang bisa kita tingkatkan. Karena itu kami lihat dulu seperti apa 10 perbaikan prinsip yang dikatakan SBY," ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Inilah Kegagalan Dahlan Iskan Selama jadi Menteri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Tak Akan Dilantik 20 Oktober
Redaktur : Tim Redaksi