Mestinya PPPK jadi PNS Tanpa Tes, Pimpinan Honorer: Enak Zaman SBY

Selasa, 10 September 2024 – 13:28 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Honorer Nasional (AHN) dan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Riau Eko Wibowo. Foto: dok. Ekowi for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Nasib guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih enak.

Di masa kepemimpinan SBY, jutaan honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes dan tidak ada batasan usia.

BACA JUGA: Terbit Permendagri 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas PNS & PPPK, Alhamdulillah

Presiden ke-6 RI itu juga dinilai sangat memerhatikan kesejahteraan PNS dan honorer.

"Lebih enak zaman SBY, pasti kami diangkat PNS bukan dikontrak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Honorer Nasional (AHN) dan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Riau Eko Wibowo kepada JPNN, Selasa (10/9).

BACA JUGA: Data Terbaru Jumlah Pelamar CPNS 2024, Ada 2 Instansi Diperpanjang Lagi

Dia menyayangkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas yang membuat aturan jika PPPK mau jadi PNS maka harus ikut seleksi CPNS 2024.

Menurut Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo, dengan aturan tersebut Menteri Anas mempersulit PPPK menjadi PNS. Seharusnya pengangkatannya berdasarkan laporan kinerja.

BACA JUGA: Kabar Gembira untuk PPPK, Semoga Sejahtera Hingga Hari Tua

"Sekarang kan ada laporan kinerja ASN yang ditetapkan pemerintah. Lihat PPPK yang berkualitas, lalu, dipromosikan menjadi PNS dan tanpa tes," tegasnya.

Saat ini mereka hanya berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih pro-rakyat dan mau meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Mempermudah ASN PPPK diangkat PNS secara otomatis karena latar belakang mereka honorer dengan masa pengabdian panjang. 

Guru dan tendik honorer diangkat menjadi ASN PPPK melalui tes. Selanjutnya diangkat PNS secara otomatis seperti di era SBY.

"Dengan perubahan PPPK menjadi PNS, maka tidak ada lagi perbedaan status ASN di Indonesia ini. Kami yakin Bapak Presiden Prabowo pro-kesejahteraan rakyat. Kami ingin kebijakan pro rakyat," tegasnya.

Dia juga meminta agar guru tidak dibebani terlalu banyak mengerjakan administrasi dan di sekolah full day sehingga guru serta anak anak tidak ada lagi waktu istirahat baik di sekolah maupun rumah.

Guru jarang kumpul bersama keluarga efek terlalu banyak kegiatan di sekolah.

"Mohon Bapak Presiden memperhatikan kesehatan guru dan anak -anak di sekolah. Juga aspirasi kawan-kawan guru dan tendik di sekolah, " pungkas tokoh muda pendidikan di Riau ini. (esy/jpnn) 


Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler