Miartiko Sebut Kemenkumham Berpeluang Kukuhkan Hasil KLB PD Deli Serdang

Selasa, 09 Maret 2021 – 22:38 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko, dalam acara penutupan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) malam. ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Kajian Hukum Academic Training Legal System (ATLAS) Miartiko Gea menilai hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), berpeluang besar disahkan oleh Kemenkumham.

Menurut Miartiko, peluang mendapat pengesahan dari Kemenkumhan jika benar terdapat 412 pemilik suara sah yang mengajukan KLB.

BACA JUGA: Sssttt, Diam-diam Hasil KLB Demokrat Sudah Didaftarkan di Kemenkum HAM

"Disebut ada 412 pemilik hak suara sah Partai Demokrat yang mengajukan permintaan untuk pelaksanaan KLB. Jika itu benar maka secara hukum, syarat formal telah dipenuhi (menggelar KLB, red)," ujar Miartiko dalam keterangannya, Selasa (9/3).

Menurut Miartiko, peluang makin terbuka jika ditemukan aturan dalam AD/ART PD ada yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.  

BACA JUGA: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Laskar Rakyat Jokowi: Memalukan!

"Jika kedua hal tersebut dapat dibuktikan maka pengurus hasil KLB Deli Serdang berpeluang dikukuhkan," ucapnya.

Menurut Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi ini, sejumlah kader partai berlambang mercy sebelumnya juga berulang kali menyebut hasil kongres PD 2020 cacat prosedural.

BACA JUGA: Pendukung AHY Bakal Kirim Santet, Kubu Moeldoko Siap Membalas Pakai Polisi

Hasil kongres 2020 menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua majelis tinggi partai.

AHY juga ditetapkan merangkap sebagai wakil ketua majelis tinggi.

Kemudian, adik AHY yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, ditetapkan sebagai wakil ketua umum PD yang kini juga merangkap ketua fraksi PD di DPR.

"Saya jadi ingat adigium hukum dalam bahasa Latin 'Inde datae leges be fortior omnia posset' (bahwa hukum/konstitusi/AD/ART partai atau organisasi masyarakat dibuat untuk membatasi kekuasaaan bukan sebaliknya untuk melanggengkan kekuasaan," pungkas Miartiko.

Sebelumnya, Sekretaris Panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Ramli Batubara menyebut, dukungan untuk menggelar KLB datang dari 412 pemilik sah suara partai berlambang bintang mercy.(gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler