jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Dedi ‘Miing’ Gumelar menyayangkan konflik yang berbuntut gugatan film Soekarno: Indonesia Merdeka antara Multivison Plus (MVP) dan sutradara Hanung Bramantyo. Menurut Miing, siapa saja berhak untuk membuat film tentang Soekarno.
“Saya tidak mau menyinggung gugatan yang dilakukan Rachmawati Soekarnoputri, karena itu haknya untuk menggugat. Tapi, Soekarno ini kan aset bangsa dan milik rakyat Indonesia. Jadi, siapa saja berhak untuk membuat film tentang beliau,” kata Miing di Jakarta, Kamis (7/11).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan sejak awal sudah terlibat dengan pembuatan film ini. Miing mengaku mempertemukan Hanung dengan almarhum Taufik Kiemas serta Guntur Soekarnoputra. "Memang waktu itu saya dan Hanung belum sempat bertemu dengan ibu Megawati Soekarnoputri karena belum ada waktu yang pas,” kata Miing.
Sebenarnya, Miing melanjutkan, Hanung sebagai sutradara sudah legowo dan bersedia untuk mengubah film tersebut. Namun sayang, belum sempat dilakukan sudah mendapat gugatan. Miing juga mengatakan, data, informasi Soekarno sebagai aset dan milik bangsa sebenarnya bisa diperoleh dari museum maupun perpustakaan yang ada.
“Siapa yang tidak kenal Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia? Jangankan bangsa Indonesia, masyarakat dunia juga mengenal dan tahu tentang beliau,” kata Miing. Ia menambahkan, saat minat membaca buku sejarah di kalangan generasi muda mulai menurun.
Sebab, lanjut dia, di era digital ini justru hanya melalui media film generasi muda dapat mengenal sejarah. “Minat mereka untuk menonton sangat tinggi,” kata Miing. Karenanya, Miing menyayangkan terjadi konflik tersebut. Ia pun berharap film ini segera beredar di bioskop. "Sepanjang pembuatan film on the track sesuai dengan sejarah, maka tidak ada masalah. Siapapun pemeran dalam film tersebut, itu hak Sutradara,” ujarnya.
Sebelumnya, salah satu putri mantan Presiden Pertama RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri meminta agar gugatan film Soekarno: Indonesia Merdeka antara sutradara Hanung Bramantyo dan Multivison Plus (MVP) dengan Rachmawati Soekarnoputri segera dihentikan. “Bung Karno itu milik rakyat Indonesia, jadi tidak perlu digugat. Seharusnya kita hargai niat baik semua pihak untuk membuat film tersebut,” kata Sukmawati Soekarnoputri.
Dikatakan, tidak perlu dilakukan gugatan terhadap terhadap pihak manapun karena hal ini percuma dilakukan. “Untuk apa menggugat. Yang jelas, siapapun yang terinspirasi dengan Soekarno, sah-sah saja untuk membuat film tentang beliau asalkan ceritanya benar. Kalau gak benar, saya juga akan protes. Initinya, saya menilai gugatan yang dilakukan terlalu berlebihan,”kata dia.
Pengacara senior Luhut MP Pangaribuan pun menyarankan agar polemik antara Hanung Bramantyo dan MVP dengan Rachmawati Soekarnoputridiselesaikan secara kekeluargaan. “Tidak perlu dilakukan somasi hingga harus diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan, karena ini akan merugikan kedua belah pihak yang berseteru,” kata Luhut. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Beli Lima Mobil Mewah, Bawaslu Menuai Kritikan
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNN Periksa Dua Penyidik KPK
Redaktur : Tim Redaksi