jpnn.com, JAMBI - Gelombang aksi penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggar HAM terus bermunculan di sejumlah daerah.
Setelah Makassar, kali ini giliran ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gemas Raja, menggelar mimbar bebas di Universitas Nurdin Hamzah, Jambi, Rabu (20/12).
BACA JUGA: Mimbar Demokrasi Surabaya Serukan Tolak Pemimpin yang Mencoreng Konstitusi
Dosen dan sejumlah dekan UNH juga ikut menyampaikan orasi dalam mimbar demokrasi ini. Presiden Mahasiswa UNH, Rio Jodiansyah menegaskan bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini sangat kacau.
Karenanya, mahasiswa dan rakyat Jambi bergabung untuk menyuarakan politik dinasti, pelanggaran HAM, korupsi, konflik agraria yang belum tuntas.
BACA JUGA: Mimbar Demokrasi Aliansi Mahasiswa Darussalam Serukan Tolak Politik Dinasti
“Kita selalu dipertontonkan drama drama kekuasaan yang memuakan, telanjang tanpa rasa malu memperlihatkan pertunjukannya yang semena mena. Peraturan dirubah seenaknya sendiri, konstitusi di rubah demi anak kandung sendiri, mahkamah konstitusi sebagai benteng terahir keadilan konstitusi nyata nyata melakukan pelanggaran etik yang berat, namun penguasa hari ini menganggapnya ini hal yang biasa, bahkan merasa ini sebuah kebenaran,” tegasnya dalam keterangan tertulis.
Lebih dari itu, penghilangan nyawa oleh kekuatan politik orde baru saat itu seolah olah kini sudah menjadi meme yang biasa, dengan membandingkan kekerasan dan penghilangan nyawa yang tidak terdata berapa banyaknya yang terjadi hari ini.
BACA JUGA: Mahasiswa dan Masyarakat Yogya Gelar Mimbar Demokrasi, Sepakat Tolak Politik Dinasti
“Ini tidak bisa dibiarkan, karna jika penguasa tidak punya sensitivitas rasa kemanusiaan makan pelanggaran HAM akan terus terjadi,” tegas Rio.
Oleh karena itu, Rio mengatakan pihaknya akan mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk menolak pelanggar HAM tampil di kancah publik, menolak politik dinasti tumbuh dan subur dalam sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, menolak kontestasi politik yang telah mengaborsi konstitusi lewat jalur mahkamah konstitusi.
“Kami tidak bicara soal calon presiden, tapi kami berbicara tentang demokrasi saat ini,” tegasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif