JAKARTA--Pascapengumuman data honorer kategori satu (K1) di seluruh daerah, laporan pengaduan resmi yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih sedikit. Yang paling banyak justru pengaduan dari DPRD dan perorangan.
"Pengaduan resmi dari instansi belum banyak. Apalagi uji publik masih berlangsung. Pengaduan dari DPRD dan perorangan yang paling banyak," kata Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto saat dihubungi JPNN, Senin (23/4).
Mengenai sampai kapan kesempatan masyarakat melaporkan pengaduannya, menurut dia, selesai hingga 30 April 2012. Dengan demikian masih cukup waktu bagi publik memantau dan menganalisa data honorer K1 yang telah diumumkan pemerintah daerah.
"Kita harapkan sampai 30 April laporan pengaduannya sudah bisa masuk semua untuk kemudian kami analisa kebenaran informasinya," tuturnya.
Ditanya bagaimana dengan laporan pengaduan DPRD maupun perorangan, Aris mengatakan, akan ditampung semuanya untuk diambil langkah selanjutnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wamenpan-RB Eko Prasojo mengatakan, pemerintah akan lebih bersikap proaktif menyikapi laporan pengaduan masyarakat. Hal ini sebagai antisipasi bila pemda tidak meneruskan laporan pengaduan masyarakat kepada Menpan-RB dan BKN.
"Tim pusat (BPKP) akan turun langsung ke daerah-daerah untuk mengecek kebenarannya. Apakah benar ada laporan atau tidak. Sebab bisa saja daerah yang pejabatnya terlibat tidak mau meneruskan pengaduan masyarakat ke pusat karena takut dikenakan sanksi berat," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Janji Kebut Pembahasan Regulasi Upah Buruh
Redaktur : Tim Redaksi