Minta 50 Persen Menteri dari Indonesia Timur

Rabu, 24 September 2014 – 06:34 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta untuk membebaskan kawasan Indonesia Timur dari cengkraman kapitalis.

Sebab hampir semua wilayah kaya sumber daya alam di kawasan tersebut telah dikapling oleh para pemilik modal, baik di laut maupun di darat.  

BACA JUGA: Penjahat Akan Selalu Cari Backing yang Kuat

”Kita semua tahu bahwa sebagaian besar energi strategis ada di kawasan Indonesia Timur. Jadi, menyelamatkan kawasan timur Indonesia bukan saja menyelamatkan rakyat di kawasan itu saja, tetapi juga menyelamatkan negara ini. Sebab kawasan timur merupakan masa depan Indonesia,” ujar tokoh masyarakat Indonesia Timur, Engelina Pattiasina dalam acara deklarasi Solidaritas Jalur Rempah-rempah, Selasa (23/9) di Jakarta.

Ditambah Engelina, luas seluruh wilayah daratan dan perairan di kawasan timur Indonesia yang terdiri dari Provinsi NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua, Papua Barat dan Sulawesi mempunyai luas 68 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia.

BACA JUGA: Ogah Bahas Backing, Tunggu Investigasi Bentrokan

”Jadi kenapa kita seperti terkesan mengemis-ngemis untuk sekedar mendapat jabatan dalam pemerintahan. Buat kami sangat wajar kalau saja 50 persen dari total anggota kabinet Jokowi diisi sosok dari Indonesia Timur, supaya menjadi pemantik dan pendorong percepatan pembangunan di wilayah timur negara ini yang selama ini sangat tertinggal,” urai Engelina.

Ia melanjutkan, apalagi Jokowi telah merilis visi dan misi negara maritim untuk Indonesia awal abad 21. Program ini juga membangkitkan semangat baru, karena eksistensi RI sebagai negara maritim nyaris terlupakan, akibat didominasi kebijakan dan pola pembangunan kontinental.

BACA JUGA: Dihukum Berapa pun, Anas Banding

Menurutnya, selama ini, keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia tidak berbanding lurus dengan keperpihakan pemerintahan terhadap wilayah wilayah kelautan. ”Padahal, sekitar 60 juta lebih penduduk Negara RI hidup dan tinggal di pesisir pantai,” tukasnya.

Karena itu, lanjut mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini berharap Jokowi tidak keliru dalam mendeklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia lantas merintis kembali dan mengaktifkan jalur lama, yakni Jalur Sutera (Silk Route).  Sebab Indonesia memiliki jalur sendiri yang dikenal sebagai Jalur Rempah (Spice Route).

”Jalur ini terbukti berabad-abad lalu mampu mengontrol ekonomi dunia dan mampu menghubungkan kota-kota utama di dunia," papar Engelina.

Dalam kesempatan itu, Engelina selaku deklarator Solidaritas Jalur Rempah juga mendorong Jokowi-JK agar merekrut dan menempatkan kader yang memiliki kemampuan dan integritas kawasan Timur. Menurutnya, pengelolaan kawasan Timur diharapkan benar-benar dikelola orang yang memiliki visi maritim kuat, serta mengetahui kultur dan potensi ekonomi yang terkandung.

”Semua potensi dan peluang itu hanya membawa manfaat jika dikelola figur yang memahami kawasan Timur,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengatakan Jokowi seharusnya membangun perekonomian di Indonesia timur berbasis Economic Etnic, sebab faktanya dari total luas wilayah RI, sebesar 68 persen ada di wilayah Indonesia Timur.

”Tapi lihat kami hanya menjadi tamu di kampung halaman sendiri, sebab semua sumber daya alamnya sudah dikoooptasi oleh para pemilik modal dan tangan-tangan yang tak terlihat dari Jakarta tapi bekerja sangat rapih dan sistematis,” ujar Laode.

Terkait desain kelembagaan departemen maritim, kata Laode perlunya satu kesatuan yang diemban oleh menteri yang memahami dan berpengalaman di bidang tata kelola kelautan, tradisi maritim, budaya ekonomi, pesisir, ekonomi kelautan, dan ekosistim.

”Yang jelas kami dari Solidaritas Jalur Rempah juga mendesak pemerintah baru menghapus berbagai kebijakan yang merugikan wilayah kepulauan di kawasan Timur dan kawasan lain di Indonesia. Sebab berbagai formula kebijakan pemerintah daerah secara tidak sadar telah merugikan wilayah provinsi kepulauan,” pungkasnya.

Dalam acara Deklarasi Jalur Rempah itu turut hadir dan menandatanganinya antara lain sejumlah tokoh masyarakat Indonesia Timur seperti Prof Dr Marthinus Johanes Saptenno, Drs. Chris Siner Key Timu, Yopie Lasut, Dr Phil Erari, dan senator dari Sultra Laode Ida. (ind)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Masyarakat Kecanduan Antiibiotik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler