jpnn.com, JAKARTA - Presidium Rakyat Nusantara menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/11). Mereka menuntut Gubernur Anies Baswedan transparan kepada publik soal proses penyusunan anggaran.
"Presidium Rakyat Nusantara mendesak Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata Siska, orator aksi tersebut.
BACA JUGA: Anies Baswedan Bakal Beri Sambutan di Pembukaan Kongres NasDem
Dia mengatakan, sejumlah usulan anggaran tidak wajar sudah terungkap ke publik. Di antaranya anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar.
Selain itu, ada usulan pembelian alat tulis kantor seperti bulpen yang anggarannya mencapai Rp 123,8 miliar.
BACA JUGA: Polisi Segera Garap Fahira Idris di Kasus Meme Gubernur Anies
"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp. 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," ujarnya.
Karena itu, semua usulan anggaran harus dibuka untuk memastikan tidak ada kejanggalan-kejanggalan lain.
BACA JUGA: Fraksi PSI DPRD DKI Paksa Gubernur Anies Batalkan Formula E
"Dengan tertutupnya akses informasi, maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta," beber Siska. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil