JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sri Indraningsih Lalusu mengaku bisa memahami sikap Komisi II DPR yang menunda agenda pembahasan pemekaran Morowali Utara dari Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun ia berharap penundaan itu tak berlangsung lama.
Sri yang tergabung dalam Tim 9 DPRD Sulteng mendatangi Komisi II DPR di di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (14/1), guna mendesak realisasi pemekaran Morowali Utara. Menurutnya, warga di Morowali Utara sudah menggelar aksi untuk mendesak DPR terus melanjutkan pembahasan salah satu salon daerah otonom baru (DOB) di Sulteng itu.
"Dari sejumlah spanduk yang dibawa aksi demo terdapat berbagai pernyataan yang intinya mendesak Komisi II DPR tetap melanjutkan pembahasannya serta mengecam berbagai pihak hingga terhentinya pembahasan DOB Morowali Utara di DPR. Karena itulah, kami Tim Sembilan DPRD Sulawesi Tengah mendatangi Komisi II DPR minta penjelasan resmi soal penundaan pembahasan itu," kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Sri mengaku dapat memahami sikap hati-hati Komisi II DPR terkait rencana pemekaran Morowali Utara. Namun demikian Komisi II DPR diharapkan tetap meminta klarifikasi ke pihak di Morowali, terutama surat dari Bupati Morowali yang menyebut adanya sengketa antara dua kecamatan yang berebut calon ibu kota Kabupaten Morowali Utara.
"Termasuk kalau memang surat itu dikirim oleh Bupati Morowali, DPRD juga akan meminta Bupati segera melakukan klarifikasi. Sebab setahu kami, Bupati Morowali sudah menyatakan secara tertulis persetujuan atas pembentukan DOB Morowali Utara," ungkap Sri.
Karena itu ditegaskannya, sebenarnya persoalan yuridis formal calon Kabupaten Morowali Utara sudah beres. "DPRD Sulawesi Tengah tetap mendesak Komisi II DPR agar terus membahasnya karena sudah memenuhi aspek yuridis formal. Berbagai masalah teknis yang kini terjadi di lapangan pasti dapat kita selesaikan," tegasnya. (fas/jpnn)
Sri yang tergabung dalam Tim 9 DPRD Sulteng mendatangi Komisi II DPR di di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (14/1), guna mendesak realisasi pemekaran Morowali Utara. Menurutnya, warga di Morowali Utara sudah menggelar aksi untuk mendesak DPR terus melanjutkan pembahasan salah satu salon daerah otonom baru (DOB) di Sulteng itu.
"Dari sejumlah spanduk yang dibawa aksi demo terdapat berbagai pernyataan yang intinya mendesak Komisi II DPR tetap melanjutkan pembahasannya serta mengecam berbagai pihak hingga terhentinya pembahasan DOB Morowali Utara di DPR. Karena itulah, kami Tim Sembilan DPRD Sulawesi Tengah mendatangi Komisi II DPR minta penjelasan resmi soal penundaan pembahasan itu," kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Sri mengaku dapat memahami sikap hati-hati Komisi II DPR terkait rencana pemekaran Morowali Utara. Namun demikian Komisi II DPR diharapkan tetap meminta klarifikasi ke pihak di Morowali, terutama surat dari Bupati Morowali yang menyebut adanya sengketa antara dua kecamatan yang berebut calon ibu kota Kabupaten Morowali Utara.
"Termasuk kalau memang surat itu dikirim oleh Bupati Morowali, DPRD juga akan meminta Bupati segera melakukan klarifikasi. Sebab setahu kami, Bupati Morowali sudah menyatakan secara tertulis persetujuan atas pembentukan DOB Morowali Utara," ungkap Sri.
Karena itu ditegaskannya, sebenarnya persoalan yuridis formal calon Kabupaten Morowali Utara sudah beres. "DPRD Sulawesi Tengah tetap mendesak Komisi II DPR agar terus membahasnya karena sudah memenuhi aspek yuridis formal. Berbagai masalah teknis yang kini terjadi di lapangan pasti dapat kita selesaikan," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspadai DBD, Ramai-Ramai Buka Hotline
Redaktur : Tim Redaksi