JAKARTA - Hingga saat ini belum juga ada progres penting terkait model pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013. Keinginan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba untuk mendapatkan jatah saham, juga belum ditindaklanjuti secara konkrit.
Dalam hal pembentukan Konsorsium Daerah misalnya, baru akan dibahas. Juru Bicara bupati/walikota 10 daerah di sekitar Danau Toba, Mangindar Simbolon, hanya menyebutkan bahwa Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho akan segera mengundang 10 bupati/walikota dimaksud, untuk membahas pembentukan Konsorsium, dalam waktu dekat.
Mangindar menyebutkan, rencana pembahasan pembentukan Konsorsium itu setelah 10 bupati/walikota menyurati Gatot, agar masalah ini mendapat prioritas. Agar bukan sekedar rencana, agenda pembahasan pembentukan Konsorsium itu menjadi salah satu butir kesepakatan yang dituangkan dalam poin-poin penting hasil Rapat Manajemen Kawasan Danau Toba yang digelar di Medan, Selasa (10/11).
"Di salah satu butir kesepakatan, agar segera ada langkah-langkah konkrit untuk persiapan pembentukan Konsorsium Daerah," ujar Mangindar Simbolon saat dihubungi JPNN.
Gatot, sebagai Ketua Manajemen Kawasan Danau Toba, menyetujui butir dimaksud, termasuk Sekdaprov Sumut Nurdin Lubis. Bupati Samosir itu mengatakan, rapat tersebut juga dihadiri Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait.
Dijelaskan Mangindar, Effendi Sirait juga memberikan masukan penting ke pemda. Effendi minta agar Pemprov dan 10 kabupaten/kota, bersikap tegas. "Beliau (Effendi Sirait, red) mengatakan, tanpa ada konsep dan permintaan yang tegas dari daerah, sulit pemda mendapatkan saham," kata Mangindar, menirukan saran Effendi.
Lantas, apa langkah pemda agar bisa mendapat jatah saham Inalum? Mangindar menjelaskan tahapan-tahapan yang akan dikerjakan. Pertama, Pemprov dan 10 kabupaten/kota harus menyepakati dulu bisa tidaknya menggandeng perusahaan swasta yang punya pengalaman di bidang energi dan punya dana yang akan digunakan untuk membeli saham.
"Ini harus ada kesepakatan dulu," ujar satu-satunya bupati di wilayah Sumut yang dikirim pusat ikut studi singkat di Harvard University, AS, beberapa waktu lalu, itu.
Nah, kalau sudah disepakati, lanjutnya, barulah dibentuk Konsorsium Daerah. Begitu sudah terbentuk, Konsorsium ini barulah mengirim delegasi ke pusat untuk melakukan negosiasi. "Negosiasi untuk memastikan agar pemda tak hanya mendapatkan fee seperti yang selama ini, tapi harus ikut menjadi pemegang saham, punya hak suara, dan kalau untung mendapatkan deviden. Nego juga menyangkut persentase saham," ulas Mangindar.
Namun diakui, upaya pertama proses nego ke pusat adalah minta golden share. Tapi jika tawaran pertama ini gagal, maka model Konsorsium yang akan diperjuangkan.
Mangindar mengatakan, sebelum kontrak perusahaan Jepang atas Inalum habis Oktober 2013, masalah angka-angka persentase saham harus sudah ada kepastian. "Termasuk berapa untuk pemprov dan berapa untuk kabupaten/kota," kata Mangindar.
Seperti diberitakan, Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, pernah menyebutkan, pihaknya melalui PT Toba Sejahtera, telah menyiapkan US$ 700 juta atau setara Rp5,95 triliun (kurs Rp8.500 per US$) untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum. Keinginan akuisisi mayoritas saham yang selama ini dikuasasi NAA itu nantinya akan dilakukan bersama-sama Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba.
Sebelumnya, Direktur Ekesekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara pernah mengingatkan agar pemda tidak usah menggandeng swasta.
"Tapi saya selalu mengingatkan, 10 kabupaten/kota itu, tak usahlah menggandeng swasta. Percayalah, pada akhirnya si jagoan (PT Toba Sejahtera) itu yang akan lebih banyak menikmati, bukan pemdanya," ujar mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.
Bagaimana soal dana? Marwan meyakinkan, 10 kabupaten/kota tidak perlu takut mengalami kesulitan pendanaan. "Karena prospeknya bagus, tak sulit kok cari pinjaman. Minimal sahamnya 10 persen lah. Itu minimal. Toh kalau banyak-banyak juga butuh dana besar. Daripada banyak-banyak, tapi yang menikmati si jagoan (swasta), ya lebih baik tak banyak tapi optimal dinikmati pemda," terang Marwan saat itu. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPK Masih Kekurangan 2 Ribu Auditor
Redaktur : Tim Redaksi