jpnn.com, SEMARANG - Adanya isu perpanjangan PPKM Darurat setelah 20 Juli 2021 mendatang sudah meresahkan masyarakat.
Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada pemerintah pusat agar mendengarkan suara rakyat.
"Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM Darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat. Maka, saya minta kita harus mendengarkan suara masyarakat," katanya ditemui usai memimpin rapat penanggulangan Covid-19 di kantornya, Senin (19/7).
Dia mengusulkan jika PPKM Darurat akan diperpanjang, maka pemerintah harus mencari cara-cara yang lebih soft. Meskipun semua diperketat, tetapi tidak sampai seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.
BACA JUGA: Puji Berbagai Terobosan Pak Ganjar, Ketua IDI Teringat Sosok Jenderal Besar Soedirman
Ganjar memberi contoh, aturan warung dan restoran tetap boleh melayani makan di tempat dengan catatan, semua harus taat protokol kesehatan dan tidak boleh abai.
"Boleh saja warung melayani makan di tempat, asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyel ya ditutup. Tetapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft," jelasnya.
BACA JUGA: Setelah Jogo Tonggo, Ini Inovasi Baru Lagi dari Pak Ganjar saat Pandemi
Pencetus program Jogo Tonggo itu mengaku melihat sendiri bagaimana beratnya PPKM Darurat di kalangan pedagang kecil.
Saat berkeliling sepedaan, dia melihat pedagang pecel di trotoar yang kebingungan karena tidak boleh melayani makan di tempat.
" Aku ya ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. Kan kasihan, mereka ndak bisa kalau beli makanan kemudian di makan di tempat lain. Kan mereka orang yang kerjanya keliling," jelasnya.
Jadi menurutnya, jika PPKM Darurat diperpanjang, maka mungkin pemerintah memperbolehkan warung melayani makan di tempat dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Kalau mereka jualan di trotoar misalnya, ya sudah makan di situ dikasih jarak dengan gambar silang-silang. Menurut saya itu kompromi yang bagus," ucapnya.
Untuk mal, Ganjar juga mengusulkan agar tetap boleh dibuka asalkan menjalankan prokes ketat.
Jika ada pengunjung yang tidak pakai masker dan tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, maka langsung ditutup.
"Jadi itu sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan kalau mau diperpanjang. Karena jeritan masyarakat mengatakan itu berat," katanya.
Atau, lanjut dia, pemerintah bisa tetap mengambil keputusan perpanjangan PPKM Darurat dengan model yang sudah ada seperti sekarang ini tetapi harus ada upaya pendataan dan penyiapan kekuatan untuk membantu masyarakat tetap di rumah.
"Apa itu? Tentu bantuan. Ndak ada yang lain. Pilihannya hanya itu. Di luar itu saya kira akan ada respons yang mungkin sangat noise di publik," tegasnya.
Disinggung terkait kesiapan Pemprov, Ganjar mengatakan, sudah menyiapkan skenario refocusing.
Namun, jajarannya masih melihat kondisi di lapangan, karena bantuan dari pusat dan kabupaten sudah ada yang diberikan.
"Makanya saya ajak bicara kades/lurah serta bupati/wali kota untuk menyiapkan refocusing. Kami sudah siapkan skenario itu. Ya memang berat sih, tapi mau tidak mau pemerintah harus siap," pungkasnya. (flo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Natalia