jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dyah Pitaloka mendorong pemerintah menyederhanakan proses administrasi penyaluran dan penggunaan dana desa seiring berjalannya sistem yang ada. Menurutnya, hal yang penting dalam penggunaan dana desa adalah perencanaan yang tepat dan akuntabilitas.
"Kami ingin administrasinya sederhana tapi akuntabel. Yang penting ada perencanaan yang inovatif dalam pembangunan desa. Intinya prosesnya sederhana bukan rumit-rumitan, sehingga anggaran bisa tersalurkan dengan baik," kata Dyah di gedung DPR Jakarta, Senin (1/6).
BACA JUGA: Kagen Temui SDA, Djan Faridz Datangi KPK
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat III (Bogor-Cianjur) itu menambahkan, pemerintah memang membutuhkan fasilitator desa karena banyaknya dinamika di desa sesuai kategorinya. Misalnya, ada desa adat, desa pemekaran, desa perbatasan.
Nah, menurutnya, masing-masing desa memiliki potensi yang harus bisa dimaksimalkan. Dyah menegaskan, pembangunan desa hendaknya tidak hanya dengan menggelontorkan dana.
BACA JUGA: Ketika JK tak Suka Suara Khatib Menggaung, ini Program Fantastis yang Dicanangkan
"Desa kan tidak seragam, banyak dinamikanya. Undang-Undang Desa yang ada masih dalam penyesuaian dulu. Meskipun sudah bagus, harus segera dibangun struktur, bangun sektor produksi, jangan cuma mengandalkan pajak dan fiskal (APBN, red),” jelasnya.
Dia juga berharap pemerintah terus mesosialisakan mengenai besaran anggaran desa. Sebab, masyarakat desa awalnya hanya tahu bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana desa Rp 1,4 miliar sebagaimana janji saat kampanye pemilihan presiden dulu. Tapi ternyata Tapi kenyataannya tidak sebesar itu.
BACA JUGA: Kata si Cantik Ini, Partai yang Dipimpinnya Ramah Perempuan
"Karena dulu sosialisasinya Rp1,4 miliar tapi dapatnya tidak segitu. Jadi sosialisasikan kalau ada perubahan-perubahan. Jangan sampai ada kecurigaan masyarakat pada kadesnya," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suasana Hening, Ibu Mega Menangis...
Redaktur : Tim Redaksi