Minta Penerapan Kurikulum Baru Ditunda

Demikian diungkap anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar saat kunjungan kerja di Graha Bina Praja, Pemprov Sumsel, Kamis (14/2). ”Sebaiknya pihak Kemendiknas melakukan kajian terlebih dahulu. Di Sumsel sendiri sosialisasi secara nyata belum pernah dilakukan, jika begitu bagaimana mungkin guru bisa menerapkan kebijakan tersebut,” ungkap pria yang akrab disapa Miing ini.

Menurut dia, kebijakan itu akan sangat buruk bagi para siswa karena mereka menjadi korban dengan diterapkannya sistem baru tersebut. Apalagi, sekitar 2,7 juta guru di Indonesia masih belum mendapatkan pelatihan yang baik untuk kurikulum baru, sehingga bisa berdampak  bagi yang diajarkan.

“Guru juga jangan sampai dikambinghitamkan dan dianggap tidak mampu menjalankan kurikulum baru itu. Akan lebih baik kalau pihak Kemendikbud melakukan sosialisasi dan fasilitas yang lebih intensif lagi agar perubahan dapat berjalan lancar,” kata Miing.

Ia mencontohkan, saat penerapan KTSP 2006 lalu, dimana para guru butuh waktu selama 4 tahun. Mereka perlu sosialisasi dan mendalami IT. “Guru yang baik itu lebih utama daripada kurikulum yang baik. Percuma jika kurikulum baik namun tak ditunjang dengan SDM yang kompeten,” tuturnya. Untuk menunjang SDM tersebut harus ada peran aktif pihak pemerintah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Yusri Effendi mengatakan jika memang itu siap dilakukan maka tak akan menjadi suatu masalah berarti. “Untuk waktunya itu cukup relatif dan sekarang yang diperlukan adalah sosialisasi."

Dalam rapat tersebut, pihak DPR RI telah menempuh 22 masukan terkait permasalahan kurikulum. Seperti yang dikatakan Erdita Agustina dari SMPN 17 Palembang, pihaknya siap melaksanakan kurikulum tersebut, namun sarana serta fasilitas pendukung juga harus ada. “Apalagi sekarang masih sibuk melakukan persiapan UN,” cetusnya.

Begitu pula Parmin, asal SMAN 4 Palembang. Katanya, masalah yang dihadapi untuk penerapan kurikulum baru yakni sarana dan SDM yang ada. “Nah hambatan itu harus diperhatikan juga,” ungkapnya.

Sedangkan, Pengawas Sekolah asal Disdikpora Palembang, Yustinawati mengatakan, sosialisasi yang telah dilakukan belum mendalam, masih sebatas kulitnya saja. “Jadi belum menyentuh substansi inti yang ada secara langsung,” terang dia. (rip/ce2)