"Kami butuh dukungan politik dan anggaran dari Komisi III. Pertama, untuk satu batalyon Brimob untuk ditempatkan di Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten Taufiqurokhman saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kamis (13/12).
Taufiqurokhman menjelaskan keberadaan Brimob di Panggarangan sangat dibutuhkan karena rawan terjadi konflik sosial. Belum lagi jarak Panggarangan dengan Banten cukup jauh sehingga penanganan konflik terkesan lamban karena terhalang medan.
Ia mencontohkan kasus kerusuhan Cikeusik yang pecah beberapa waktu lalu dengan menelan korban jiwa. "Bahkan sekarang posisi Ahmadiyah sudah bertambah dari 55 ribu menjadi 75 ribu (jamaah)," katanya.
Kasus lain adalah tertangkapnya teroris di Pandeglang dan Lebak, termasuk peredaran kendaraan bermotor bodong di kawasan pegunungan Lebak dan Pandeglang. Selain itu, di wilayah selatan penyelundupan merkuri juga marak. Bahkan, banyak sekali penambang emas ilegal. "Terakhir 120 orang meninggal. Kalau ada Brimob mungkin bisa meningkatkan operasi di sepanjang sungai," katanya.
Yang tak kalah penting kata Taufiqurokhman adalah pengamanan pembangunan Jembatan Selat Sunda yang studi kelayakannya sudah dimulai. Selain itu, akan ada tol ring road yang menghubungkan Sukabumi-Lebak-Serang. Kemudian banyak kawasan perekonomian seperti di Bojonegoro, Serang, Pulau Umang, Krakatau Steel.
Menurut Taufiqurokhman untuk pembangunan Mako Brimob, sudah disiapkan lima hektar lahan. Jadi, tinggal kemauan politik dari Pusat untuk menganggarkan penugasan Brimob di Pangarangan.
Selain itu, Taufik juga meminta dukungan Komisi III agar Polres dan Polsekta Tanggerang tidak masuk rentang kendali Polda Metro Jaya. Memang, lanjutnya, kalau dulu alasannya rentang kendali dari Jawa Barat sulit. Tapi, kata dia, sekarang ini harus dipisahkan, supaya tidak terjadi miss koordinasi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seorang Pekerja Kritis Tertimpa Pohon
Redaktur : Tim Redaksi