jpnn.com - JAKARTA - Aliansi Rakyat untuk SBY (ARUS) meminta pengamat dan aktivis untuk tidak menggurui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan kasus suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Nonaktif, Rudi Rubiandini. ARUS menilai KPK tahu sendiri apa yang dilakukan untuk mengusut dugaan suap senilai USD 700 dari pejabat Kernel Oil, perusahaan trader minyak mentah dan BBM milik Singapura.
"Kasus Rudi adalah kasus pribadi dan tidak layak disangkut pautkan dengan pihak lain, baik dengn konvensi Demokrat atau menteri ESDM, Jero Wacik," kata Koordinator ARUS, Akhmad Suhaimi kepada wartawan, Minggu (18/8).
BACA JUGA: SDM Terbatas, KPK Ngotot Bongkar Kasus Suap Migas
Suhaimi juga meminta sejumlah pihak agar tidak mendahului fakta hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK. Kata dia, lebih baik lembaga antirasuah itu diberi kesempatan untuk bekerja.
Menurut Suhaimi, Rudi adalah seorang profesor yang cerdas dan tak mungkin mau menerima suap atas suruhan pihak lain. "Tuduhan-tuduhan bahwa dana suap kepada Rudi untuk dialirkan ke Konvensi Demokrat tidak masuk akal, dan terkesan bernuansa politisi," tegasnya.
BACA JUGA: Gita Wirjawan Belum Berani Deklarasikan Diri Jadi Capres
Aktivis kelahiran Madura ini juga menjelaskan, mengaitkan kasus Rudi dengan pihak lain tanpa melihat fakta hukum sama saja tidak percaya kinerja KPK. "Asumsi seperti itu kami anggap sesat yang meracuni otak publik," tandasnya. (awa/jpnn)
BACA JUGA: Perlindungan WNI di Luar Negeri Dievaluasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Sesalkan SBY Anggap Remeh Narkoba
Redaktur : Tim Redaksi