Minta Warga Cek Isi Amplop Sebelum Pulang, Khofifah: Biar Sama-Sama Tahu

Jumat, 15 Mei 2020 – 06:18 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: ngopibareng

jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para keluarga penerima tunai langsung dana desa (BLT DD) untuk membuka lebih dulu semua yang diterima sebelum membawanya pulang.

Dia meminta itu agar menghindari prasangka buruk tentang penyunatan anggaran bantuan tunai langsung dana desa (BLT DD),

BACA JUGA: Heboh Klaster Sampoerna, Pemkot Surabaya Tak Terima Disalahkan Khofifah

Khofifah juga meminta kepada kepala daerah di Jatim, melakukan hal yang sama sehingga semua pihak mengetahui nilai bantuan tersebut sesuai atau tidak.

"Saya juga meminta Pak Bupati Trenggalek agar warganya yang menerima BLT-DD sebesar Rp600 ribu untuk membuka amplopnya. Biar sama-sama tahu nilainya sesuai atau tidak," kata Khofifah ketika melakukan video conference dengan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin

BACA JUGA: Klaster Sampoerna Mulai Mengganas, Khofifah Sesalkan Kelambatan Dinkes Kota Surabaya

Permintaan Khofifah untuk membuka amplop bantuan tersebut, semata-mata karena ingin bantuan yang diterima oleh penerima BLT-DD utuh.

Begitu pula jika warga diundang oleh pemerintah untuk penyerahan secara simbolis, maka jangan sampai ada pemotongan bantuan.

BACA JUGA: Bu Khofifah Pasang Target, Warga Jatim Perlu Tahu

"Jadi, kalau yang dari jauh diundang ke sini (Grahadi) kan pakai transport. Maka ada biaya transport agar tidak mengurangi bantuan mereka senilai Rp600 ribu. Jadi, mereka tetap menerima bantuannya itu secara utuh," katanya.

Selain bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Timur, Khofifah juga menyilakan para kepala daerah untuk mengambil keputusan memberikan bantuan secara pribadi kepada warganya.

Terutama kepada warga yang baru pulang kampung karena terdampak covid-19 dan kehilangan pekerjaan.

"Apakah mereka yang merantau dari Jabodetabek atau dari daerah lain. Pokoknya semua warga yang terdampak Covid-19, tidak semata-mata ada di dalam data terpadu Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS)," katanya. (ngopibareng/jpnn)


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler