JAKARTA – Semangat pemerintah terhadap energi baru dan terbarukan (EBT) tak jua surut meski harga minyak dunia anjlok. Meski kondisi saat ini membuat listrik dari energi fosil menjadi lebih ekonomis, target 25 persen EBT dalam proyek pembangkit 35 ribu mw tidak diubah. Sebaliknya, pemerintah berniat membuat badan baru yang khusus menangani masalah itu.
Anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Agung Wicaksono menyatakan, sampai akhir 2015 sudah 17.300 mw perjanjian jual beli listrik yang ditandatangani. Dari jumlah itu, pembangkit dengan EBT disebut baru 2 ribu mw. ''Memang belum 25 persen. Tapi, kami tidak akan mundur. Tetap komitmen,'' ujarnya dalam diskusi Energi Kita di gedung Dewan Pers kemarin.
Namun, semangat pemerintah itu disebut belum sepenuhnya diikuti PLN. Agung mengakui, BUMN listrik tersebut masih berorientasi pada bisnis. Jadi, mereka lebih suka membeli listrik dari pembangkit yang menggunakan tenaga fosil daripada EBT. ''Saya pahami pendekatan yang diambil PLN. Tapi, saya tidak bisa menerima itu,'' jelasnya.
Anjloknya harga minyak, lanjut Agung, membuat pembelian listrik EBT jadi tidak menarik. Sebab, harga listriknya jadi jauh lebih mahal daripada energi fosil. Namun, pemerintah sudah mempunyaitimeline bauran EBT yang wajib dipenuhi. Karena itu, dia menuturkan akan ada langkah konkret untuk mengatasi problem tersebut.
''Penyelesaiannya harus konstitusional. Membuat institusi baru yang khusus membeli listrik EBT,'' ucapnya. Opsinya bisa membentuk BUMN baru atau anak perusahaan di bawah PLN. Institusi itu yang akan dipasrahi subsidi untuk membeli listrik dari pembangkit EBT.
PLN disebut harus menyerahkan wewenang itu supaya fokus menjadi perusahaan yang profitable. Rencananya, kepastian membentuk institusi baru tersebut muncul dalam waktu dekat. Tepatnya setelah Kementerian ESDM menyelenggarakan Bali Clean Energy Forum pada pekan kedua Februari. ''Pemerintah punya misi Indonesia terang. Mencari cara untuk melistriki daerah yang belum diterangi dengan EBT. Inginnya pure EBT,'' jelasnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsur Abduh menambahkan, pemerintah tidak boleh mundur dari target bauran EBT. Yakni, 23 persen pada 2025 dan sampai 35 persen pada 2050. Dia juga sudah menyebut berbagai target yang harus dipenuhi seperti pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) sebesar 7 mw. ''Target itu sudah ditetapkan DEN dan bersifat mengikat. Jadi, harus dilaksanakan,'' ungkapnya.
Di acara yang sama, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba meminta Kementerian ESDM sebagaileading sector proyek agar bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya, para penguasa di daerah lebih dekat dengan Kemendagri daripada PLN.
''Daerah tentu mendukung bauran energi itu, tapi harus disamakan dengan program daerah,'' ucapnya. Dia berharap pemerintah pusat maupun daerah tidak terbuai dengan anjloknya harga minyak. Dia justru menyebut saat ini momen yang tepat karena energi fosil bisa habis. (dim/c15/oki/pda)
BACA JUGA: Berhemat Agar Tak PHK Karyawan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Libatkan 4 BUMN, Marzuki: Jangan Sampai Jokowi Ditelikung Bawahan
Redaktur : Tim Redaksi