Minyak Goreng Langka, Pemerintah Diminta Tingkatkan Pengawasan Distribusi

Selasa, 15 Maret 2022 – 10:37 WIB
Pemerintah diminta tingkatkan pengawasan distribusi minyak goreng. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan minyak goreng belum sepenuhnya selesai menjadi perhatian DPP LDDI dan politikus DPR RI.

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso pun meminta pemerintah dan masyarakat bekerja sama.

BACA JUGA: Mendag Klaim Minyak Goreng Aman, Tersedia, Bener Nih Pak?

Menurutnya fenomena menyedihkan di saat produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional.

"Menyedihkan, ada seorang ibu meninggal dunia saat antre minyak goreng," ujar Chriswanto Santoso, dalam keterangannya, Selasa (15/3).

BACA JUGA: KPPU Sorot Kelangkaan Minyak Goreng, Terus Diperdalam, Hasilnya?

Dia mengatakan bila produksi minyak goreng telah mencukupi, artinya pemerintah perlu meningkatkan pengawasan agar pasokan tercukupi.

"Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

BACA JUGA: Begini Pesan Ketum LDII Dalam Peringati Hari Pers Nasional

Dia mengatakan bahwa pengetatan pengawasan ini penting karena kalau dibiarkan lama kelamaan masyarakat panik dan bisa menciptakan rush.

"Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrean,” kata Chriswanto Santoso.

Dia juga mengimbau masyarakat harus sabar dan pemerintah harus lebih teliti, dengan demikian tumbuh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng.

Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko menambahkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), produksi minyak sawit mentah (CPO) mencukupi,

"Tetapi persoalannya memang pada pengawasan, benarkah yang 70 persen diekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri?," ujarnya.

Singgih menyebut, bila produksi untuk dalam negeri tidak cukup juga, dia meminta pemerintah meningkatkan pasokan untuk dalam negeri mencapai 40 persen.

Sebagai penghasil CPO nomor satu dunia sangat tidak wajar bila terjadi kelangkaan minyak goreng di tanah air.

"Jangan sampai jatah 30 persen di dalam negeri, ternyata ada penyelundupan ke luar negeri hingga 40 persen,” kata Singgih.(zil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler