jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar acara bedah buku "Dinamika Pemerintahan di Papua" karya Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, Sabtu (11/3).
Perlu diketahui, Muhammad Musa'ad juga merupakan Ketua MIPI Provinsi Papua.
BACA JUGA: Pernyataan Sikap MIPI soal Putusan PN Jakpus Minta Pemilu 2024 Ditunda, Menohok Hakim Oyong Cs
Bedah buku yang dimoderatori oleh Aprilianita Putri ini menghadirkan Muhammad Musa'ad sebagai narasumber.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Umum MIPI Bahtiar mengapresiasi Muhammad Musa'ad karena di tengah kesibukan sebagai praktisi dan akademisi pemerintahan masih menyempatkan diri untuk menulis buku.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar: KPU Banding atau Tidak, Tahapan Pemilu 2024 Jalan Terus
Bahtiar mengatakan, buku tersebut telah diluncurkan di Sorong dan sejauh ini menjadi buku pertama yang menulis cukup lengkap tentang sejarah pemerintahan di Papua.
“Beliau menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, patut kita baca dan dengarkan kawan-kawan semua. Mungkin juga merangsang kita semua para ilmuwan pemerintahan, pemerhati maupun praktisi bahkan peneliti pemerintahan di Indonesia,” kata Bahtiar.
BACA JUGA: Kemendagri Raih Penghargaan RAN PE Award 2023, Lihat Itu Dirjen Polpum Bahtiar & Komjen Boy Rafli
Bahtiar yang saat ini menduduki jabatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri menambahkan, selama ini sejarah Papua terpotong hanya pada masa kerajaan tertentu.
Padahal Papua terbentuk karena dipengaruhi oleh eksternal power yang dinamikanya bisa dilihat hari ini.
Lebih lanjut, birokrat bergelar doktor Ilmu Pemerintahan itu menjelaskan, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, di Papua sudah ada interaksi, bukan hanya pada masa Kerajaan Tidore atau Ternate.
Di Papua juga terjadi berbagai dinamika, termasuk pengaruh dari negara-negara lain yang mempengaruhi hubungan pemerintahan.
Dengan hadirnya buku ini, Bahtiar mengatakan bisa menjadi karya yang mendukung dan membantu pengembangan ilmu pemerintahan.
“Bayangkan saja kalau seluruh anggota MIPI bisa menuliskan tentang sejarah pemerintahan atau dinamika pemerintahan di daerahnya. Ada 514 kabupaten/kota di Indonesia, 38 provinsi, kalau itu dituliskan, itu luar biasa,” ungkap Bahtiar.
Pemerintahan di Papua
Dalam paparannya, Muhammad Musa’ad menjelaskan, buku ini dibuat dengan latar belakang pengamatan yang dia lakukan terhadap berbagai dinamika pemerintahan di Papua termasuk penerapan otonomi khusus (Otsus).
Menurut Musa’ad, ada informasi-informasi yang belum komprehensif dan ada pemotongan sejarah tentang pemerintahan di Papua.
“Saya merasa terpanggil untuk mencoba menuliskan beberapa hal, atau pun juga menginformasikan beberapa hal pada banyak pihak, sehingga semakin banyak orang yang paham dan tahu tentang pemerintahan yang ada di Papua,” ujarnya.
Musa’ad mejabarkan beberapa hal mendasar mengenai isi buku. Dia menyampaikan, keberadaan masyarakat di Papua sejak abad 14 telah menjalin interaksi dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Kemudian disusul dengan masuknya bangsa lain seperti Spanyol, Portugis, dan bangsa lain yang mempengaruhi kepemimpinan dan pemerintahan di Papua.
“Terkait dengan eksistensi, keberadaan Papua, keabsahan Papua atau Irian Barat sebagai provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (diatur) berdasarkan undang-undang,” terangnya.
Buku tersebut juga mengulas terkait dengan dinamika struktur dan pemerintahan di Papua pada periode tertentu.
Musa’ad menganggap hal tersebut perlu diulas untuk mengetahui sejauh mana pemerintah serius dan memberi perhatian terhadap Papua.
Apalagi setelah diterbitkannya undang-undang mengenai Otsus yang membuat kewenangan semakin meluas.
“Memberikan ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat Papua,” tandasnya. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu