jpnn.com - JAKARTA - Peluncuran Buku Putih Pemerintahan Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (10/9), mendapat apresiasi dari banyak kalangan.
Peluncuran buku digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) berlangsung secara hybrid dari Gedung Aula Zamhir Islamie, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta.
BACA JUGA: Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih Masuk Rekor MURI, Bahtiar Bangga & Terharu
Sejumlah akademisi ilmu pemerintahan hadir di acara yang juga menghadirkan tiga narasumber, yaitu Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Muchlis Hamdi, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, dan Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo.
Ketiganya turut menjadi penulis yang menyumbangkan pemikirannya terkait pemerintahan dalam Buku Putih.
BACA JUGA: Prof Jimly Asshiddiqie Sebut Bahtiar Cocok jadi Pj Gubernur DKI, Begini Alasannya
Buku Putih itu berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Buku ini berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, hingga praktik dan realitas pemerintahan dari waktu ke waktu. Selain itu, berisi harapan tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian di Indonesia.
BACA JUGA: Akademisi UI Sebut Bahtiar Penuhi Semua Kriteria Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, penyusunan buku tersebut memakan waktu sembilan tahun, dari 2013 hingga 2022.
Hadi Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi pada MIPI atas penerbitan buku tersebut. Dia mengatakan buku ini menjadi referensi yang penting dan luar biasa bagi IPDN, sekaligus referensi untuk ‘melawan lupa’ terkait perjalanan pasang surut sistem konstitusi Indonesia.
“Buku ini pun sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan dinamika pemerintahan Indonesia sejak merdeka 1945,” kata Hadi Prabowo.
Ketua Umum MIPI Bahtiar mengapresiasi penerbitan Buku Putih Pemerintahan Indonesia.
“Terima kasih tentu kepada seluruh penulis, ada 22 penulis di Buku Putih Pemerintahan Indonesia. Sepuluh jari kami mengucapkan terima kasih. Itulah pilihan kata terbaik atas nama pengurus MIPI seluruh Indonesia, baik yang hadir langsung maupun secara virtual,” ujar alah satu kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta itu.
MIPI juga berencana menerbitkan dua buku lainnya, yaitu buku “Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan” dan buku “Etika Pemerintahan”.
Bahtiar mengatakan, niat dan cita-cita MIPI tersebut akan diselesaikan dalam waktu yang dekat.
Komentar Sejumlah Guru Besar
Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid mengatakan, Buku Putih merupakan bentuk pertanggungjawaban MIPI kepada publik Indonesia terkait situasi pemerintahan.
Prof Ryaas Rasyid mengatakan, dengan membaca buku ini, pembaca bisa memperoleh satu gambaran tentang bagaimana pemerintahan Indonesia, baik di masa sekarang maupun di masa lampau.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Muchlis Hamdi mengatakan, sesungguhnya pemerintahan merupakan sebuah institusi yang menjadi berkah bagi kehidupan bersama.
Pemerintahan adalah instrumen bagi warga negara untuk hidup lebih sejahtera. Di samping itu, pemerintahan berjalan bersama dengan zamannya, sehingga berubah dan berkembang.
Hal tersebut yang dia tekankan dalam tulisannya di dalam Buku Putih yang membahas terkait prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintahan itu niatnya hanya satu, bagaimanakah menghadirkan sistem keteraturan untuk memastikan bahwa kita bisa bersama-sama menciptakan hidup yang lebih nyaman dari waktu ke waktu,” katanya.
Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro dalam Buku Putih ini menulis tentang Birokrasi dan Politik Indonesia.
Dia mengatakan, negara maju membutuhkan birokrasi bermutu. Birokrasi dan politik saling berkaitan, saling melengkapi, memengaruhi, dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerintahan.
Birokrasi seharusnya tidak ditentukan oleh tarikan-tarikan kepentingan politik. Siti mengatakan, ketika politik tidak bisa diharapkan, maka birokrasi ini yang bisa diharapkan.
Tantangan yang dihadapi saat ini, katanya, ialah terkait etika pemerintahan yang belum hadir dan sayangnya tidak ada undang-undang yang mengaturnya.
Dia berharap, ke depan ada Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait etika pemerintahan. Sebab, tanpa pendekatan hukum dan kualitas hukum yang bagus yang mampu menopang, maka reformasi birokrasi dan politik akan menjadi ‘poco-poco’.
Guru Besar Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo menjabarkan terkait paparannya yang berjudul “Tantangan dan Prospek Birokrasi Indonesia Masa Depan”.
Prof Eko Prasojo menjelaskan, birokrasi di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi Governance 1.0 atau birokrasi di tingkat paling bawah yang belum mampu menghadirkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
Dia mengatakan, dibutuhkan reformasi birokrasi yang melompat, karena reformasi yang biasa-biasa saja atau yang linier sulit mengejar ketertinggalan.
Menurutnya, lompatan ini sangat mungkin karena didukung kemajuan teknologi dan informasi yang mempercepat perubahan sistem. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu