jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tengah merancang sebuah regulasi untuk melindungi para pekerja di laut. Regulasi ini nantinya diharapkan dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pelaut di Indonesia, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, ada beberapa poin yang tengah dibahas. Seperti, kelaikan kapal untuk tangkap ikan, agen penempatan terhadap anak buah kapal (ABK) dan sertifikasi ABK yang ada di kapal.
BACA JUGA: Selama Isolasi Terpidana Mati Diberi Peerlakuan Khusus Bertemu Keluarga
"Tujuan utama menghadirkan negara dalam pelayanan dan perlindungan secara optimal kepada mereka yang bekerja di kapal pelayaran," ujar Hanif usai bertemu dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Kompleks Widya Candra, Jakarta, Senin (27/4) petang.
Terlebih sambung Hanif, kasus praktik perbudakan yang terjadi di Benjina menjadi contoh bahwa regulasi perlindungan untuk pekerja di laut, khususnya Indonesia harus diperjelas agar mereka tidak diperlakukan semena-mena.
BACA JUGA: Kepala BNP2TKI Minta TKI Bisa Tangkal Bujukan ISIS
"Keadaanya pekerja kapal ikan sangat parah dan selama ini tidak jelas. Tidak jelas jam kerjanya, kadang nggak dibayar makan serba kurang. Makanya harus ada regulasi yang clear menyangkut itu semua," paparnya.
Nantinya pihaknya akan mengandeng beberapa kementerian terkait untuk memuluskan regulasi tersebut. Seperti KKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Ia berharap semakin cepat akan semakin baik regulasi tersebut diterapkan.
BACA JUGA: Lima Bandara Angkasa Pura I Dipimpin GM Baru, Ini Orangnya...
"Koordinasi ini biar tidak tumpang tindah antar satu kementerian dengan kementerian yang lain. Tentu semakin cepat semakin baik," katanya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Krakatau Steel Minta Pemerintah Naikkan Bea Masuk Baja Impor Jadi 20 Persen
Redaktur : Tim Redaksi