jpnn.com, JAKARTA - Mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Miryam S Haryani dicegah bepergian ke luar negeri.
Pencegahan itu telah dimintakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
BACA JUGA: KPK Lebih Memilih AKP Ketimbang AKBP dan Kombes
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pencegahan ini untuk kepentingan penyidikan dalam perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Pencegahan terhadap saksi ini (Miryam) demi kepentingan penyidikan," ujar Febri, Rabu (29/3).
BACA JUGA: MoU dengan Polri dan Kejagung Justru Lemahkan KPK
Febri menjelaskan, pencegahan itu dimulai pada 24 Maret 2017. Pencegahan berlaku enam bulan ke depan atau 24 September 2017.
Menurut Febri, KPK akan menghadirkan Miryam lagi di persidangan Kamis (30/3).
BACA JUGA: Lapor KPK, Deddy Mizwar: Tidak ada Dusta di Antara Kita
"Berkaitan dengan sidang terdakwa perkara e-KTP besok (KPK) kembali memanggil Miryam sebagai saksi," ujarnya.
Pada persidangan pekan lalu, Miryam mencabut seluruh isi berita acara pemeriksaan (BAP). Miryam mengaku saat memberikan keterangan dalam keadaan takut dan tertekan. KPK sudah membantah pernyataan Miryam. Karenanya Miryam akan dikonfrontasi dengan penyidik yang memeriksanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua KPK Rahasiakan Alasan SP2 untuk Novel Baswedan
Redaktur & Reporter : Boy