jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) rokok yang akan resmi berlaku 1 Januari 2020 mendatang.
Kenaikan tertuang dalam Peaturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Tercatat, besaran kenaikan cukai rokok pada PMK yang ditanda tangani 18 Oktober lalu, rata-rata 23 persen.
BACA JUGA: Ada Nama Sri Mulyani di LSM Bloomberg, Misbakhun Khawatir Rahasia Negara Bocor ke Asing
Misbakhun membeber sejumlah alasan mempertanyakan kebijakan Sri Mulyani lewat serangkaian cuitan di akun Twitter @MMisbakhun, Kamis (21/11) petang.
Alasan pertama, politikus Partai Golkar itu menyebut kebijakan Menkeu dirumuskan tanpa sedikit pun berbicara dengan DPR sebagai pihak legislatif, khususnya Komisi XI sebagai mitra kerja Kemenkeu.
BACA JUGA: Pembelaan Misbakhun untuk Komisi XI DPR soal Batalnya Raker dengan Menkeu
"Kebijakan yang terkesan mendadak ini dikhawatirkan kental dengan agenda dan kepentingan asing di luar visi-misi Presiden Jokowi," cuit Misbakhun.
Misbakhun menyebut Sri Mulyani merupakan anggota Task Force on Fiscal Policy for Health (Satuan Tugas dalam Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan) yang diprakarsai oleh Bloomberg, perusahaan multinasional di bidang layanan finansial, media, serta perangkat lunak yang didirikan oleh Michael Bloomberg.
Michael sendiri digadang akan ikut maju dalam Pemilihan Presiden AS yang digelar 2020 mendatang melalui Partai Demokrat.
Menurut Misbakhun, kepentingan asing yang dapat berpengaruh kepada kebijakan dalam negeri sangat merugikan kepentingan masyarakat. Apalagi sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani seharusnya fokus pada kebijakan yang menggerakkan ekonomi termasuk dari komoditas rokok.
"Petani tembakau, pedagang kecil dan para buruh yang saat ini hidupnya tergantung pada industri rokok akan terkena dampaknya," cuit Misbakhun.
Misbakhun juga menyebut, selain komoditas rokok, agenda rekomendasi fiskal Bloomberg untuk Pemerintah Indonesia ditargetkan melalui kebijakan peningkatan pajak, bea dan cukai alkohol maupun minuman mengandung gula.
Karena itu, Misbakhun khawatir Sri Mulyani bakal mengalami konflik kepentingan dan akhirnya mengutamakan agenda LSM asing dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia.
Misbakhun kemudian mengingatkan, jangan sampai agenda kedaulatan dan kemandirian ekonomi yang diwariskan para pendiri bangsa dibelokkan untuk mengikuti road map dan agenda asing.
"Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban tanpa diberikan solusi alternatif yang meningkatkan kesejahteraan mereka," tulis Misbakhun. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang