jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan pencabutan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah berbahaya bagi rakyat kecil. Sebab, pemerintah telah melepaskan sepenuhnya harga BBM kepada mekanisme pasar.
Kebijakan ini menurut politikus Golkar itu sama saja negara membiarkan konsumen, rakyat Indonesia dihadapkan pada hukum besi pasar yaitu titik equlibrium supply and demand, dimana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
BACA JUGA: PHRI Minta Pemerintah Buat Moratorium Izin Pendirian Hotel
"Ini sangat berbahaya bagi rakyat kecil yang daya belinya masih sangat terbatas pada kebutuhan pokok. Karena bahan bakar minyak mempunyai pengaruh sangat kuat pada inflasi," kata Misbakhun saat dihubungi wartawan, Selasa (6/1).
Misbakhun menjelaskan, kalau harga BBM naik turun fluaktuatif mengikuti mekanisme pasar, maka akan banyak lahir kelompok masyarakat miskin baru yang selama ini hidupnya banyak ditopang konsumsinya oleh subsidi.
BACA JUGA: Fadli Zon: Harga BBM Turun Hanya Akrobat
Padahal, kata inisiator Hak Angket Century ini, kebijakan subsidi bukan dihitung berdasarkan untung rugi secara ekonomi, tapi subsidi itu pilihan kebijakan yang didasarkan pada konstitusi karena bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.
Karena itu, dasar pijakan pemberian subsidi untuk rakyat adalah amanat konstitusi. Dalam implementasinya, negara harus hadir sebagai regulator untuk hukum besi mekanisme pasar dalam menentukan harga BBM. Bukan dengan mencbaut subsiid dan menyerahkan harga kepada pasar.
BACA JUGA: Soal Jatah Saham Inalum, 10 Kada Tunggu Langkah Gubernur
Karena kebijakan ini sudah ditempuh maka dia meminta pemerintah membuat jaring pengaman bagi masyarakat. "Angka kemiskinan akan naik. Pemerintah harus menyiapkan program jaring pengaman buat mereka," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bank Dunia Gelontorkan Rp 1,2 Triliun untuk Pelabuhan Cirebon
Redaktur : Tim Redaksi