jpnn.com, PASURUAN - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menangani gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan lonjakan harga minyak dunia.
Menurut dia, hal itu tak terlepas dari orkestrasi yang dibangun Menteri Koordinator Bidang Pekenonomian Airlangga Hartarto serta koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
BACA JUGA: Sektor Pariwisata Pulih, Ekonomi Bali Pasti Bangkit
"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus, lalu didukung peran Pak Perry bersama jajaran Bank Indonesia," kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima, Minggu (14/8).
Misbakhun menyatakan hal itu di depan ratusan konstituennya pada kegiatan 'Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata' yang digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (13/8).
BACA JUGA: Kebijakan Strategis Jokowi Membuat Ekonomi Makin Pulih
Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu lantas menyampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Agustus lalu.
Menurut Misbakhun, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen.
BACA JUGA: Sekber Prabowo-Jokowi Gelar Bakti Sosial untuk Ringankan Beban Ekonomi Masyarakat
"Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga BBM, di Indonesia naik atau enggak? Kan, enggak," ujarnya.
Misbakhun menyatakan pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM harus ditopang kebijakan moneter.
Menurut Misbakhun, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan dana.
"Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Misbakhun.
Dia menjelaskan pemerintah dan BI telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban (burden sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).
Melalui skema itu, BI membeli SBN dari pemerintah.
"Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," tutur Misbakhun.
Dia menambahkan saat ini seluruh masyarakat menikmati buah kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM.
Menurut dia, angka inflasi tetap terkendali meski harga minyak terus bergejolak seiring konflik antara Rusia dengan Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
"Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina yang membuat harga minyak menjadi tinggi, inflasi yang tinggi terjadi di berbagai negara. Indonesia hanya mengalami inflasi di bawah sepuluh persen," kata dia. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bea Cukai Bawa UMKM Naik Kelas, Ekonomi Tancap Gas
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga