JAKARTA-Ini bukan bermaksud menakut-nakuti. Warga miskin perkotaan bisa menjadi ancaman serius terhadap keamanan. Sebab, mereka yang rata-rata memiliki 3-6 anak itu dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti tingginya angka kriminalitas.
Menurut riset Badan Pusat Statitistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,98 juta orang dan 10,95 juta berada di perkotaan. Di antara daerah dengan jumlah penduduk miskin tersebut, tiga provinsi yang memiliki penduduk miskin tertinggi mewakili wilayah Jawa Bali adalah Jawa Tengah (14,33%), sedangkan dari wilayah luar Jawa Bali diwakili NTB (28,16%) dan Gorontalo (6,29%).
’’Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anak yang dimiliki penduduk miskin perkotaan berkisar 3 - 6 orang. Apabila dirata-rata, jumlah anak yang dimiliki keluarga miskin adalah sebanyak 3, sedangkan keluarga non miskin rata-ratanya hanya 2,7,’’ kata dr Julianto Witjaksono, SpOG-KFER, MGO, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN dalam acara temu media bertajuk Menelisik Lorong Sempit KB untuk Si Miskin Perkotaan di Aula Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, kemarin.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DR dr Sugiri Syarief MPA mengakui bahwa meyakinkan warga miskin untuk ber-KB cukup menantang. Sebab, minimnya akses pendidikan dan informasi membuat mereka kurang menyadari pentingnya mengatur angka kelahiran.
Andaikan sudah mengerti manfaat KB sekalipun, mereka enggan datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengikuti program pemerintah ’’Dua Anak Lebih Baik’’ ini. ’’Mereka harus mengeluarkan biaya akses ke rumah sakit. Sementara penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari terkadang tidak mencukupi,’’ ungkap mantan Sekjen KPK ini.
Karena itu, BKKBN bersinergi dengan pemerintah daerah, memilih menjemput bola untuk meringankan beban pengeluaran warga miskin kota. ’’Kita terobos dengan mobil pelayanan keliling sehingga bisa menjangkau mereka. Di DKI Jakarta sudah ada tiga unit, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Dua lainnya masih dalam proses,’’ terang Sugiri. ’’Kita juga menggerakkan posyandu yang ada,’’ lanjut dia.
Untuk menanamkan kesadaran ber-KB, Sugiri tak bosan-bosannya melakukan advokasi. Mulai memberikan pemahaman secara langsung hingga mendekati tokoh-tokoh panutan setempat dan pemuka agama. Selain itu, tak henti-hentinya mengadvokasi para kepala daerah agar peduli terhadap KB yang dibuktikan melalui program nyata dan anggaran.
’’Pokoknya tidak kenal bosan. Setiap ada kesempatan, baik pertemuan Apeksi, Lemhanas, atau acara lainnya kita sampaikan. Bila perlu kita datangi langsung. Modal rai ndablek (muka bandel) saja,’’ ujar dia sembari tersenyum.
Sejauh ini, upaya yang dilakukan BKKBN cukup optimal. Dari 8,3 juta peserta KB baru, 3,8 juta di antaranya dari kelompok miskin perkotaan. Sebanyak 60% di antara total peserta tersebut benar-benar memiliki kesadaran ber-KB karena lebih mampu secara ekonomi. (art)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Punya Bisnis Minyak di Dubai, Nazar Kabur dengan Jet Pribadi
Redaktur : Tim Redaksi