MK Gelontorkan Rp 8,5 M

JAKARTA – UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memindahkan locus penyelesaian sengketa pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi (MK)Lembaga penafsir konstitusi itu lantas ancang-ancang

BACA JUGA: SBY Keluhkan Pengeras Suara Demo

Sebanyak Rp 8,5 miliar anggaran MK digelontorkan untuk pengadaan alat teleconference untuk sidang jarak jauh.
    Sekjen MA Janedjri MGaffar mengungkapkan sebanyak 33 universitas negeri digandeng dalam program itu

BACA JUGA: Pengawal Tak Akan Cuci Helm Berkeringat SBY

Satu universitas, ujarnya, mendapat jatah anggaran sebesar Rp 250 juta.”Program ini selamanya, cuma kita membuat MoU untuk 5 tahun duluKita sesuai prosedur dan ada juga lelang,” ujarnya usai sidang pleno MK dan Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia di Hotel Sultan, Minggu (22/6).
    Sebelumnya, Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengungkapkan pihaknya bekerjasama dengan pihak universitas dalam penyelenggaraan sidang-sidang MK khususnya sidang Pilkada dan Pemilu 2009

BACA JUGA: Ibu Kota Milik Semua

”Sehingga pihak-pihak berperkara tidak perlu keluar biaya datang ke JakartaJadi, lebih hemat ini,” ujarnya dalam perbincangan dengan beberapa wartawanMK pernah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan sidang sengketa pemilu.
    Kenapa universitas? Menurut Jimly, selain untuk menambah wawasan mahasiswa hukum, alat tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan universitas misnya latihan peradilan semu maupun kuliah jarak jauh dengan dosen luar negeri
      Pihak MK maupun pihak universitas tempat pelaksanaan sidang pilkada akan terus berkoordinasi dalam pelaksanaan sidang termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan pihak yang kalah”Makanya itu koordinasi dengan pihak keamanan juga penting,” tambahnya.
    Guru besar Fakultas Hukum UI tersebut mengungkapkan selain penggunaan teleconference, ada lagi perbedaan hukum acara sidang pilkada dengan MAJimly mengungkapkan sebelumnya ada pembedaan antara pemilihan bupati/walikota dengan pemilihan gubernurPilkada bupati/walikota disidangkan di Pengadilan Tinggi sementara pilkada gubernur disidangkan di MA”MK kan tidak bisa begitu, dua-duanya akan ditangani MK,” ujarnya.
    Dalam praktek peradilan MA, tambah Jimly, pihak terkait tidak dipanggil di persidanganDalam sidang MK, semuanya dipanggil dan dimintai keteranganSubyek yang diadili juga bukan norma melainkan perhitungan suaraAkibatnya, posisi advokat bukan lagi kuasa mewakili, seperti di MA, namun hanya sebagai kuasa pendampingPihak berperkara harus datang dan mengikuti jalannya sidang”Jangan nggak datang tapi kirim advokat,” ujarnya.
      Ditambahkannya, putusan MK adalah final and binding, mau tidak mau harus diterima semua pihakSedangkan di MA mengenal banding”Tidak puas, hanya bisa mengadu ke Allah SWT,” canda Jimly(ein)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Pelajar Datangi KPK