jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalil permohonan tim kuasa hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno terkait ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilpres 2019 tidak berdasar. Menurut majelis hakim MK, tuduhan Prabowo - Sandi tentang ketidaknetralan aparatur negara tidak disertai bukti.
“Berdasar pertimbangan di atas dalil permohoan a quo tidak berdasarkan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Aswanto dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Kamis (27/7).
BACA JUGA: Spanduk Bawaan Arek Surabaya Jadi Perhatian Massa Aksi Kawal MK
Aswanto menjelaskan, berdasar rekaman video yang dijadikan bukti, MK menilai imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi)kepada jajaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program pemerintah merupakan suatu yang wajar. Sebab, Jokowi dalam posisi kepala negara dan pemerintahan.
“Tidak ditemukan adanya ajakan memilih calon tertentu,” kata Aswanto.
BACA JUGA: Bocoran Priyo Berkarya soal Opsi Masa Depan Koalisi Prabowo - Sandiaga
BACA JUGA: Gugatan BPN Prabowo - Sandi Kandas di MA Jelang Pembacaan Putusan MK
Mahkamah juga menilai tuduhan tim kuasa hukum Prabowo - Sandi tentang Polri membentuk tim buzzer di media sosial dan mendata kekuatan dukungan sampai ke tingkat desa demi memenangkan duet Jokowi – Kiai Ma’ruf di Pilpres 2019 tidak didukung bukti. Sebab, buktinya hanya fotokopi berita di media online.
BACA JUGA: MK Tolak Eksepsi KPU dan Paslon 01 Terkait Perbaikan Permohonan Paslon 02
Menurut Aswanto, pemberitaan media tidak bisa dijadikan bukti tentang terjadinya suatu peristiwa tanpa didukung bukti lain. Kalaupun peristiwa itu benar-benar terjadi, katanya, maka masih harus dibuktikan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemiih.
Mahkamah juga mencermati tuduhan tim kuasa hukum Prabowo - Sandi tentang kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meski Megawati tercatat sebagai ketua umum pengusung Jokowi - Ma’ruf, namun mahkamah menganggap hal itu tak berarti Putri Proklamator RI Bung Kano itu bisa memperalat BIN.
“Jika benar, apa pengaruhnya terhadap masing-masing pasangan calon,” kata Aswanto.
BACA JUGA: Spanduk Bawaan Arek Surabaya Jadi Perhatian Massa Aksi Kawal MK
Demikian pula soal pemberitaan di media online tentang pengakuan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Azis soal Kapolres Garut mengeluarkan perintah kepada anggota kepolisian agar memenangkan Jokowi - Ma’ruf. Mahkamah menganggap hal itu tidak memenuhi syarat formal dan meteriel.
Mahkamah juga menanggapi kesaksian Rahmadsyah soal ketidaknetralan anggota Polres Batubara. Menurut mahkamah, tuduhan tentang ketidaknetralan aparat Polres Batubara itu tidak jelas karena hanya berdasar penafsiran Rahmadsyah.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Aksi Bergerak ke MK, Orator: Terdepan Insyaallah dapat Pahala Paling Besar
Redaktur & Reporter : Boy