Ketua Majelis Hakim MK Achmad Sodiki menyampaikan permintaan itu secara resmi saat membacakan putusan sela sengketa dasar hukum pilgub Papua. Perda yang dimaksud Sodiki adalah Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPRP Nomor 064/Pim DPRP-5/2012 tertanggal 27 April 2012. "Bisa berdampak pada stabilitas keamanan, efisiensi anggaran, dan kelancaran penyelenggaraan pilgub," ujar Sodiki.
Dengan keputusan tersebut, berarti MK mengabulkan gugatan provisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam putusan sela. KPU mengajukan gugatan karena menganggap penyelenggaraan pilgub adalah kewenangannya. Hal ini sesuai dengan pasal 22E ayat 5 dan 6 UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk, PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Saat ini pilgub Papua memang sedang berlangsung. Namun, masih dalam proses penetapan pencalonan versi DPRP dan dari sisi KPU belum ditetapkan.
Atas permintaan KPU terhadap sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) itulah MK akhirnya memilih menghentikan proses yang berjalan. Setidaknya, sampai persidangan berakhir dan MK menentukan lembaga mana yang berhak melakukan pemilihan. "Alasan pemohon bisa diterima dan dijatuhkan putusan sela," imbuhnya. (dim/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sulit Dipulangkan Jika PNG Butuh Uang Djoko Tjandra
Redaktur : Tim Redaksi