jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan atas uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP). Pasal tersebut mengatur ketentuan tentang mekanisme peninjauan kembali (PK) dalam sistem peradilan.
"Menyatakan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (20/4).
BACA JUGA: Tunda Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi Dinilai Hambat Kerja BNN
Adapun perkara nomor 17/ PUU-XIII/2015 tersebut diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Lembaga Pengawas dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).
Mahkamah berpendapat bahwa putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap meski dilakukan langkah PK. Dengan demikian ada atau tidaknya permohonan PK, tidak menghalangi pelaksanaan putusan tersebut demi kepastian hukum.
BACA JUGA: Ipar Fuad Amin Jalani Sidang Perdana
"Asas tersebut justru mengimplementasikan salah satu prinsip negara hukum, yaitu kepastian hukum," kata Suhartoyo. (dil/jpnn)
BACA JUGA: PDIP Minta Jokowi Tak Musuhi Hasil Survei
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPP Demokrat Ungkap Alasan Pemecatan 3 Ketua DPC
Redaktur : Tim Redaksi