JAKARTA - Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet menyerukan dibentuknya pemerintahan transisi untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu).
Ratna beralasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bawah pemerintahan SBY tidak boleh menjalankan Pemilu karena merupakan lembaga yang terlibat korupsi pada Pemilu 2009.
"Korupsi sudah terjadi dari kelurahan sampai istana. Makanya MKRI mendesak dibentuk pemerintahan transisi untuk selenggarakan Pemilu dan revolusi sistem pemerintahan," tegas Ratna di sela-sela oransi MKRI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Ratna menyebutkan tidak ada sektor pemerintahan saat ini yang tidak korupsi. Karena itu tidak mungkin pemerintahan SBY menyelenggarakan Pemilu, termasuk oleh KPU.
Ratna juga mengingatkan agar kata kudeta yang digaung-gaungkan oleh Istana tidak lagi dipakai menamai aksi MKRI. Karena kudeta hanya bisa dilakukan oleh tentara. Namun dia tidak menampik saat ditanya mengenai tuntutan agar Presiden SBY mundur dari jabatannya.
"Jangan katakan kudeta, kudeta hanya bisa dilakukan oleh tentara. Tapi ini baru awal menuntut SBY mundur, jangan diributkan dulu. Biarkan masyarakat memilih, mana yang dia pilih," kata Ratna.
Dia mengingatkan agar jangan sampai pikiran masyarakat terdikotomi oleh suku, agama dan semacamnya. Karena semua rakyat Indonesia memperbaiki Indonesia. Sementara dikotomi itu rancangan kekuasaan untuk memecah belah rakyat.
Dia juga menilai aksi ini bentuk poeple power di Indonesia dan itu suatu yang wajar. Karenanya dia meminta SBY mundur dengan lapang dada. Tapi kalau SBY tidak mundur, maka akan ada poeple power menurunkan SBY.
"Tapi yang terjadi SBY malah bikin isu kudeta, panggil jenderal-jenderal. Apa seperti ini presiden yang kita inginkan? Kita butuh presiden yang baik," pungkasnya.(fat/jpnn)
Ratna beralasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bawah pemerintahan SBY tidak boleh menjalankan Pemilu karena merupakan lembaga yang terlibat korupsi pada Pemilu 2009.
"Korupsi sudah terjadi dari kelurahan sampai istana. Makanya MKRI mendesak dibentuk pemerintahan transisi untuk selenggarakan Pemilu dan revolusi sistem pemerintahan," tegas Ratna di sela-sela oransi MKRI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Ratna menyebutkan tidak ada sektor pemerintahan saat ini yang tidak korupsi. Karena itu tidak mungkin pemerintahan SBY menyelenggarakan Pemilu, termasuk oleh KPU.
Ratna juga mengingatkan agar kata kudeta yang digaung-gaungkan oleh Istana tidak lagi dipakai menamai aksi MKRI. Karena kudeta hanya bisa dilakukan oleh tentara. Namun dia tidak menampik saat ditanya mengenai tuntutan agar Presiden SBY mundur dari jabatannya.
"Jangan katakan kudeta, kudeta hanya bisa dilakukan oleh tentara. Tapi ini baru awal menuntut SBY mundur, jangan diributkan dulu. Biarkan masyarakat memilih, mana yang dia pilih," kata Ratna.
Dia mengingatkan agar jangan sampai pikiran masyarakat terdikotomi oleh suku, agama dan semacamnya. Karena semua rakyat Indonesia memperbaiki Indonesia. Sementara dikotomi itu rancangan kekuasaan untuk memecah belah rakyat.
Dia juga menilai aksi ini bentuk poeple power di Indonesia dan itu suatu yang wajar. Karenanya dia meminta SBY mundur dengan lapang dada. Tapi kalau SBY tidak mundur, maka akan ada poeple power menurunkan SBY.
"Tapi yang terjadi SBY malah bikin isu kudeta, panggil jenderal-jenderal. Apa seperti ini presiden yang kita inginkan? Kita butuh presiden yang baik," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ogah Dibenturkan, MKRI Mundur dari Istana
Redaktur : Tim Redaksi