jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak memperbolehkan pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, meski ribuan kendaraan tersebut tidak memiliki tempat parkir.
Kendaraan ini pun rawan hilang dicuri. Bupati Ade Yasin menyatakan sudah menyerahkan tanggung jawab keamanan kendaraan dinas itu kepada para penggunanya.
BACA JUGA: Mobil Pemudik Masuk Jurang, Satu Penumpang Tewas
“Kan sudah ada pemegangnya di masing-masing dinas. Mereka yang harus tanggung jawab untuk diamankan. Tapi jangan dipakai mudik,” tegas Ade Yasin, Jumat (31/5/2019).
Kata Ade, Pemkab Bogor tidak memiliki depo atau pool khusus untuk menyimpan kendaraan dinas ketika ditinggal pergi lama oleh penggunanya.
BACA JUGA: Banyak Pemudik Mengalami ISPA dan Hipertensi
"Kan bisa digembok atau apalah upaya keamanan maksimal. Karena enggak ada depo atau gudang untuk kendaraan dinas. Intinya tanggung jawab pemegangnya masing-masing,” katanya.
BACA JUGA: Sebelum Mudik Lebaran, ASN Wajib Mengetahui Larangan dari MenPAN-RB Ini
BACA JUGA: Adanya Tol Baru Berdampak pada SPBU di Jalur Pantura
Larangan itu, kata Ade, sesuai dengan surat imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ASN atau PNS tidak menggunakan fasilitas negara untuk pulang kampung atau keperluan pribadi.
“Sesuai arahan KPK. Saya juga sudah membuat surat edaran ke dinas-dinas supaya mengingatkan pegawainya tidak menggunakan kendaraan dinas tidak untuk mudik,” tegas Ade.
Sementara, Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Iman W Budiana mengungkapkan, kendaraan dinas terdiri dari beberapa jenis.
Yakni kendaraan roda empat 1.018 unit, roda enam 263 unit, roda tiga 52 unit dan kendaraan roda dua 2.442 unit. Dengan total 3.775 unit. “Iya memang enggak boleh dipakai mudik. Sudah diberikan edarannya,” kata Iman. (cek/ps/pin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Minta Warga Jaga Rumah Tetangga yang Mudik
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti