jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai ada kebohongan dalam klarifikasi yang dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Gunawan, terkait pembelian mobil mewah sebagai kendaraan dinas empat pimpinan Bawaslu.
Menurut Said, dalam keterangan persnya Senin (11/11) Gunawan menyebut pengadaan mobil dinas operasional Bawaslu didasari alasan adanya pengembangan organisasi Bawaslu.
BACA JUGA: KPU-Bawaslu Dinilai Boroskan Anggaran untuk Mobil Mewah
"Menurut saya itu adalah alasan yang dicari-cari. Apakah kalau suatu organisasi dikembangkan lantas pejabatnya harus diberikan fasilitas mobil baru, sedangkan mobil lama performance-nya (kondisinya) masih baik," kata Said di Jakarta, Selasa (12/11).
Said menilai, adalah bohong besar kalau Bawaslu menyatakan mobil lama sudah tidak laik jalan. Apalagi disebut pernah mengalami kecelakaan.
BACA JUGA: Hanura Akui Sempat Berikan Dukungan Ganda
"Kecelakaan apa? Belum pernah kita dengar ada anggota Bawaslu, baik yang dulu maupun yang sekarang pernah mengalami kecelakaan saat menggunakan mobil dinas. Misalnya mobil masuk jurang atau kendaraannya terbalik di jalan," katanya.
Kalau memang disebut kendaraan dinas lama tidak laik jalan, Said memertanyakan ke mana larinya anggaran perawatan mobil selama ini.
BACA JUGA: Rieke Sebut 4,5 Juta TKI Belum Masuk DPT
"Bawaslu sebaiknya berhati-hati menyampaikan keterangan. Masyarakat bisa menduga jangan-jangan uang perawatan mobil yang lama dikorupsi," katanya.
Selain itu, produsen mobil menurut Said, juga bisa marah. Karena mobil lama anggota Bawaslu yang mereka produksi, dianggap kualitasnya tidak baik.
Dalam keterangan persnya, Gunawan juga menyebut, pengadaan mobil sebenarnya tidak hanya untuk para pimpinan Bawaslu. Namun juga sebelumnya dilakukan untuk anggota Dewan Kehormatan Penyelenggawa Pemilu (DKPP). Pihak kesekjenan melakukan hal tersebut karena Bawaslu dan DKPP saat ini masih ditangani satu kesekjenan yang sama.
Atas penjelasan ini, Said melihat ada kesan upaya politis dari Bawaslu menarik-narik DKPP dalam persoalan pembelian mobil mewah.
Penjelasan Gunawan tersebut, menurut Said benar-benar sangat tidak tepat.
"DKPP itu kan lembaga baru, wajar anggotanya mendapat kendaraan dinas, karena belum punya. Namun anggota Bawaslu, itu sudah punya mobil bagus. Tapi masih saja tidak puas dan ingin dibelikan mobil baru," katanya.
.
Menurut Said, pembelian mobil mewah sebagai kendaraan dinas pimpinan Bawaslu, juga memerlihatkan kenyataan yang cukup ironis. Di satu sisi, Bawaslu begitu mudah menggelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah, hanya untuk membeli empat mobil.
Sementara di saat hampir bersamaan, ratusan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kota Bandung, justru terpaksa berdemostrasi menuntut honor yang belum dibayarkan hingga beberapa bulan oleh Bawaslu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, KPU Diingatkan tak Lempar DPT Bermasalah ke DPK
Redaktur : Tim Redaksi