MEDAN- Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak cukup hanya dilakukan dengan berunjuk rasa saja. Tapi juga dengan melakukan penyanderaan terhadap sebuah Mobil Tangki BBM milik Pertamina yang mengangkut BBM, berjenis Avtur yang akan menuju Bandara Polonia Medan.
Aksi penyanderaan tersebut, tepatnya terjadi di depan Hotel Tiara Medan, Jalan Imam Bonjol, Jum"at (16/3), sekira pukul 10.30 WIB oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan.
Mahasiswa mengambil alih mobil tersebut, lalu menyanderanya di tengah jalan, sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM.
Menurut massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan, upaya yang mereka lakukan itu bertujuan agar pemerintah pusat menggagalkan kebijakan untuk menaikkan BBM, karena dengan naiknya BBM, secara otomatis akan berimbas pada harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Dengan kata lain, kebijakan menaikkan BBM tersebut membuat masyarakat dan rakyat Indonesia menjadi lebih sengsara.
Dalam aksi tersebut, sempat terjadi persitegangan antara mahasiswa dengan personel polisi dari Polsek Medan Baru.
Usai mengambil alih truk tangki milik Pertamina tersebut, mahasiswa memaksa pengemudi truk turun. Mereka lalu berorasi di atas truk sambil membentangkan spanduk penolakan atas kenaikan harga BBM. Upaya penyanderaan mobil Pertamina tersebut berhasil digagalkan petugas patroli lalu lintas, meskipun sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dengan pengunjuk rasa.
Koordinator Aksi pada demo tersebut, Abdul Razak Nasution juga sempat diamankan petugas. Namun, kemudian memicu kemarahan demonstran lainnya. Untungnya, segera dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak dan mahasiswa yang sempat diamankan akhirnya dilepaskan.
Pengunjuk rasa ini sedianya, akan menyampaikan orasinya di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan. Aksi unjuk rasa ini mengakibatkan kemacetan di Jalan Imam Bonjol Medan. Sejumlah karyawan di sekitar lokasi bahkan sempat keluar gedung.
Di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, dalam orasinya Rusdi Gayo mengatakan, pemerintah hanya mengutarakan alasan klasik untuk merasionalisasi kenaikan BBM. Padahal masih banyak upaya lain yang harusnya bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas tanpa harus mencabut atau mengurangi subsidi BBM bagi rakyat.
Beberapa upaya tersebut antaralain dengan menaikkan pajak tambahan atas keuntungan perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.
Mengevaluasi atau memangkas cost recovery atas biaya non operasional dan CSR kontraktor kontrak kerja sama dengan cara merenegoisasi semua kontrak kerja perusahaan nasional dan asing di Indonesia.
Memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekspor dan impor. Menerapkan pajak tambahan bagi pemilik mobil pribadi karena turut menikmati penggunaan BBM bersubsidi. Menambah kapasitas kilang Pertamina sesuai dengan spesifikasi minyak mentah Indonesia dan mengharuskan kontraktor asing menjual semua jatah minyaknya kepada PT Pertamina agar proses di dalam negeri dan kebutuhan domestik nasional.
Selain itu pemerintah juga harus bisa menciptakan iklim investasi yang ramah untuk kebutuhan eksplorasi agar ada penemuan baru dan tambahan cadangan minyak bumi. "Masih banyak alternatif pilihan lain untuk menyelamatkan APBN tanpa harus mencabut subsidi BBM bagi rakyat. Tapi pemerintah tidak ingin ambil pusing dan takut dengan tekanan asing," kata rusdi.
Sementara itu, Koordinator Aksi UMN Alwashliyah Abdul Razak Nasution dalam membacakan tuntutannya mengatakan, apapun alasan pemerintah, mahasiswa akan tetap bersatu menolak kenaikan BBM 1 April mendatang. Pemerintah juga dituntut untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL).
"Bukan menunda kenaikan TDL yang kami minta. Tapi menolak TDL dinaikkan," tegas Razak. Menurut mereka, kenaikan harga BBM memiliki indikasi politis demi
kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu UMN Alwashliyah berharap, seluruh elemen masyarakat bersatu merapatkan barisan bersama-sama menolak kenaikan BBM pada 1 April mendatang.
"SBY-Boediono harus turun dari jabatannya jika tetap menaikkan harga BBM," tandasnya. Usai berorasi sekitar 30 menit, puluhan massa akhirnya membubarkan diri. Pengawalan ketat tampak terlihat dari kepolisian dan Satpol PP di Kantor Gubernur.(ari)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cegah Penimbunan BBM, Polisi Ditempatkan di SPBU
Redaktur : Tim Redaksi