jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menduga elektabilitas Joko Widodo saat ini menggambarkan tokoh yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu dalam situasi tak cukup aman untuk memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Analisis direktur eksekutif Voxpol Center itu didasari temuan berbagai survei yang memperlihatkan elektabilitas Jokowi stagnan, bahkan cenderung turun.
Pangi mengatakan, belakangan ini banyak tokoh masyarakat maupun pejabat yang sengaja dikerahkan untuk mendukung Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin. "Saya kira langkah politik ini diambil sebagai upaya menambal kekurangan dan kelemahan jangkauan pengaruh Jokowi-Amin yang ternyata tidak begitu signifikan di beberapa daerah, tokoh berpengaruh di tingkat lokal menjadi andalan utama," ujar Pangi di Jakarta, Selasa (26/3).
BACA JUGA: Kampanye di Bali, Prabowo: Hai Elite-Elite di Jakarta, Sudah Saatnya Kau Minggir
Pangi lebih lanjut mengatakan, kubu Jokowi - Ma’ruf memang perlu menjaring suara pemilih melalui pendekatan terhadap tokoh-tokoh di daerah, termasuk para pejabat lokal. Bahkan, belakangan ini marak deklarasi dukungan kepada duet dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu.
Dalam analisis Pangi, mobilisasi dukungan dengan melibatkan pejabat di daerah justru kian menguatkan indikasi bahwa kubu petahana ingin memanfaatkan segala peluang untuk mendongkrak elektabilitasnya yang stagnan bahkan cenderung turun beberapa bulan terahir ini. Salah satu yang mulai terendus adalah mobilisasi terhadap kepala desa/lurah hingga para pejabat daerah untuk mendukung Jokowi - Ma’ruf.
BACA JUGA: Fadli Zon: Prabowo - Sandi Sudah Menang, itu Pasti
Baca juga:
Fadli Zon: Prabowo - Sandi Sudah Menang, itu Pasti
BACA JUGA: Jokowi Harusnya Berterima Kasih kepada Anies Baswedan
Survei Charta Politika: Jokowi - Ma'ruf 53,6 Persen vs Prabowo - Sandi 35,4 Persen
"Hal ini pada dasarnya wajar-wajar saja dilakukan sebagai upaya meningkatkan elektabilitas kandidat. Namun, tidak wajar dan terkesan dipaksakan, dengan melibatkan tokoh berpengaruh tersebut yang cenderung melanggar fatsun politik, dalam ekspresi politiknya mengabaikan etika dan bahkan menggunakan fasilitas negara," kata Pangi.
Menurut Pangi, langkah politik yang kemungkinan dilakukan kubu Jokowi juga tidak fair dan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran pemilu. Karena itu, katanya, bisa jadi pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang strategi ‘perang total’ adalah isyarat penggunaan segala cara untuk memenangkan Jokowi.
"Melibatkan pejabat daerah dengan menggunakan anggaran negara yang melekat di dalamnya adalah pelanggaran serius yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Apakah ini bagian dari apa yang dimaksud Moeldoko sebagai 'perang total'?" katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesan dari Sang Ayah yang Masih Tersimpan dalam Jiwa Prabowo Subianto
Redaktur & Reporter : Ken Girsang