SURABAYA - Target penutupan lokalisasi Dolly yang kian dekat membuat Pemkot Surabaya tancap gas. Rencananya, uang modal usaha untuk 1.080 penjaja seks komersial (PSK) di Dolly cair pada Juni mendatang. Pemkot keukeh menutup lokalisasi yang terdeteksi memiliki 63 PSK yang terjangkit HIV/AIDS itu sebelum bulan puasa.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Hasilnya, memang dana itu cair Juni. "Dana dari Kemensos dan kemungkinan ditambah dari Pemprov Jatim serta pemkot," tuturnya.
Untuk besarnya dana, wali kota menyatakan belum mengetahuinya. Tetapi, sebagaimana biasanya, PSK bakal mendapat sekitar Rp 3 juta per orang untuk kebutuhan modal usaha. "Setelah itu, baru dipulangkan," paparnya.
Namun, langkah pemkot itu, tampaknya, mendapat halangan. Hal tersebut terlihat dari adanya PSK dan mucikari yang justru diancam saat ingin keluar dari lembah hitam itu. "Saya mendengar sendiri keluhan dari seorang mucikari yang ingin berhenti, namun dia diancam dari segala sisi," tuturnya.
Ancaman itu mungkin ditujukan untuk menghentikan PSK dan mucikari yang ingin bertobat. Ancaman tersebut, lanjut dia, memang harus direspons pemkot. "Tapi, bagaimana caranya sedang kami dipertimbangkan," jelasnya.
Menurut Risma, pemkot selama ini selalu menggunakan cara yang halus untuk merespons masalah di lokalisasi Dolly. Dia mengatakan, tidak ada kekerasan yang digunakan pemerintah kota. "Kami ingin secara baik-baik," tegasnya.
Terkait dengan nasib PSK setelah Dolly ditutup, selain pemulangan PSK, ada jalan lain yang bisa ditempuh. Yakni, PSK bisa menetap di daerah tersebut. Namun, seperti halnya di bekas lokalisasi Klakahrejo, PSK beralih menjadi pekerja home industry. "Kami akan membantu sepenuhnya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menuturkan, langkah untuk menutup lokalisasi Dolly tersebut memang harus dilakukan. Tetapi, penutupan akan jauh lebih mudah jika berbagai janji pemkot membangun infrastruktur di lokasi itu dilakukan terlebih dahulu.
Menurut Baktiono, ada berbagai janji pemkot, seperti membangun pasar dan sentra PKL. Kalau keduanya dibangun terlebih dahulu, mucikari bisa melihat potensi ekonomi yang bisa dilakukan. "Ini bisa membuat mucikari merasa yakin untuk beralih profesi," paparnya.
Masalah utama dalam penutupan lokalisasi adalah hilangnya pendapatan. Kalau pemkot bisa memberikan sumber pendapatan lain, tentu penutupan Dolly lancar. "Kami berharap masyarakat juga bisa mendukung," ujarnya. (idr/mas/end)
BACA JUGA: Bocah Penderita Epilepsi Terseret Arus Sesayap
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berau Sempat Kekurangan Soal UN
Redaktur : Tim Redaksi