jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Jamhari mengungkapkan, sektor pertanian menjadi penyelamat krisis ekonomi bangsa.
Namun, untuk menggerakkan sektor pertanian tidak hanya masalah teknis tetapi juga sosial ekonomis dan politik.
BACA JUGA: Pak Ganjar Gagalkan Rencana Ratusan Petani Tembakau Berdemo di Istana Negara
"Pertanian itu bukan hanya petani tetapi juga masalah pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan pusat. Bukan hanya urusan Kementerian Pertanian tetapi juga kementerian lainnya," terang Jamhari dalam diskusi daring dengan tema Memperkuat Pertanian Kala Pandemi besutan Alinea Forum, Selasa (25/8).
Dekan Fakultas Pertanian UGM ini menilai, beberapa peraturan pusat belum ditindaklanjuti di daerah belum bisa dilaksanakan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Banser vs HTI, Jadi Kapan Rizieq Pulang? Jokowi Masih Dikaitkan dengan PKI
Begitu juga program yang dilaksanakan stakeholder di sektor pertanian tumpang tindih. Belum lagi sumber daya belum tergerakkan secara optimal.
"Kalau mau menggerakkan pertanian semua harus bekerja sama. Sekarang era economic sharing, resources sharing perlu lebih koordinatif dan integratif," tuturnya.
BACA JUGA: Pandemi Covid-19, Petani Mengeluhkan Tomat Membusuk, Terong Hanya jadi Makanan Sapi
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Jamhari. Foto: tangkapan layar Mesya/jpnn
Dia menyebutkan, saat ini Indonesia mengalami kekurangan SDM di sektor pertanian. Para petani didominasi kalangan tua. Sedangkan petani milenial sangat kurang. Itu sebabnya harus dilakukan modernisasi pertanian. Artinya lahan pertanian kita harus dikelola dengan teknologi.
"Modernisasi pertanian tidak harus menggunakan teknologi import. Teknologi sederhana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi malah lebih cocok dengan kondisi pertanian kita. Cuma memang hasil teknologinya perlu dihilirisasi," bebernya.
Pada kesempatan sama, Kuntoro Boga Andri selaku karo Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian mengatakan, di masa pandemi sektor pertanian ikut terdampak.
Dilihat dari terganggunya produksi pertanian akibat pembatasan pergerakan tenaga kerja. Distribusi pangan juga terganggu akibat penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan penutupan wilayah secara terbatas.
Belum lagi menurunnya daya beli masyarakat serta adanya PHK memengaruhi petani. Lantaran hasil produksi petani tidak terserap maksimal.
Untuk mengatasi hal tersebut ada lima kebijakan pemerintah dalam menggerakkan pertanian di masa pandemi COVID-19. Yaitu meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilitas harga, dan mengembangkan buffer stock dan intervensi pasar.
"Kebijakan-kebijakan ini goal-nya adalah peningkatan kesejahteraan petani," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad