jpnn.com - JAKARTA - Aktivis Jawara Banten, Dahnil Anzar menyebut pola korupsi yang dijalankan oleh dinasti Ratu Atut Chosiyah dan kroni-kroninya di Provinsi Banten masih tergolong primitif. Karenanya, perilaku koruptif itu mudah ditelusuri oleh penegak hukum apalagi sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Di Banten itu korupsinya primitif dan tidak canggih. Rata-rata kasusnya potong-memotong fee. Sehingga mudah ditelusuri," sebut Dahnil saat berbicara dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).
BACA JUGA: Jokowi: Bu Mega Gagal Menggemukkan Saya
Dipaparkannya, saat ini ada sekitar 1.000 lebih kasus dugaan korupsi di Provinsi Banten yang sudah dilaporkan ke KPK. Nah, selain kasus suap sengketa perkara Pilkada Lebak, yang menjadi fokus KPK masih seputar dugaan korupsi proyek alat kesehatan (alkes) dan dana bantuan sosial (bansos).
Karena itu, Dahnil menilai wajar ketika masyarakat Banten bersukacita saat Atut ditahan KPK meski baru sekali diperiksa sebagai tersangka. "Ini sebagai legitimasi awalnya bagaimana anggaran Banten tak berpihak kepada masyarakat. Padahal, secara fiskal Banten mandiri dan inputnya besar," ujar Dahnil.
BACA JUGA: Jawara Banten Tuding Dinasti Atut Dosa Besar Golkar
Meski jumlah anggaran di Banten besar, lanjut Dahnil, namun dalam kenyataannya jumlah pengagguran di provinsi hasil pemekaran dari Jawa Barat itu masih tinggi. Di Banten juga banyak daerah yang senjang dari sisi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemekaran Lebak dengan Penadeglang karena ada kesenjangan.
"Lebak dengan Pandeglang itu lebih luas kesenjangannya. 60 persen jalan di Banten itu rusak," pungkas Dahnil.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Atut Satu Kamar dengan Maling dan Penipu
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Desa Mencegah Terjadinya Pemekaran Desa
Redaktur : Tim Redaksi