jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan wacana Presiden Joko Widodo membubarkan 18 komisi dan lembaga negara bukan isapan jempol belaka. Moeldoko bahkan menyebut sejumlah komisi yang dibicarakan akan dibubarkan.
Di antaranya Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia), Badan Restorasi Gambut (BRH) dan Badan Akreditasi Olahraga.
BACA JUGA: Jepang Dikejutkan Munculnya Kasus Penyebaran Virus Corona Lagi
"Dalam konteks penyederhanaan birokrasi, presiden memikirkan bahwa struktur organisasi yang dibuat harus memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua harus adaptif yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga lebih bersifat sederhana agar kalau punya karakter-karakter seperti itu diharapkan nanti akan memiliki kecepatan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).
Presiden, kata Moeldoko, ingin mengubah sebuah pemikiran di mana dulu negara besar lawan negara kecil, negara lemah lawan negara berkembang dan sekarang adalah negara cepat itu yang menang. Dalam konteks itu, maka karakter sebuah struktur harus adaptif, responsif dan fleksibel.
BACA JUGA: Polri Temukan 55 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Corona
"Untuk itu Menpan RB melihat kembali terhadap komisi-komisi yang di bawah PP atau Perpres. Yang di bawah UU belum kesentuh. Tetapi terhadap lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah, perlukah organisasi atau yang dikatakan kemarin 18 lembaga itu dihapus atau dievaluasi lagi agar kami betul-betul menuju sebuah efisiensi," jelas Moeldoko.
Moeldoko menyebut Komnas Lansia memiliki tupoksi yang sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
BACA JUGA: Update Corona 14 Juli 2020: Jatim Lagi, Ya Ampun
"Kemudian Badan Akreditasi Olahraga. Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tetapi nanti juga akan dilihat," kata dia.
BRG, lanjut dia, sebenarnya dari sisi kebakaran bisa ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara sisi optimalisasi gambut untuk pertanian bisa dipegang oleh Kementan.
"Itu kira-kira yang sedang dikaji Kemenpan RB," kata eks Panglima TNI ini. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga