jpnn.com, SEMARANG - Isu soal dugaan kenakalan RS terhadap pasien selama pandemi covid-19 mencuat saat Kepala Kantor Staff Presiden (KSP), Moeldoko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di kantor Pemprov Jateng, Kamis (1/10).
Moeldoko menilai, harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera tertangani.
Awalnya, Moeldoko datang menemui Ganjar untuk membahas sejumlah hal terkait penanganan COVID-19. Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengatakan isu rumah sakit mencari keuntungan dengan menjadikan pasien yang meninggal berstatus COVID-19 untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah sudah menggema di masyarakat.
"Tadi saya diskusi banyak dengan Pak Gubernur, salah satunya adalah tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi. Definisi ini harus dilihat kembali, jangan sampai semua kematian itu selalu dikatakan akibat COVID-19," kata Moeldoko.
BACA JUGA: Ganjar: Pancasila Selalu Digoyang, Negara Harus Tegas
Sebab sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena COVID-19. Padahal sebenarnya, hasil tesnya negatif.
"Ini perlu diluruskan, agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan," imbuhnya.
BACA JUGA: Pak Ganjar Minta Jangan Ada Stigma Negatif dari Masyarakat soal Covid-19 di Pesantren
Hal itu disambut baik oleh Ganjar. Ganjar membenarkan isu itu sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Bahkan, kejadian itu sudah pernah terjadi di Jawa Tengah.
"Tadi Pak Moeldoko tanya, itu bagaimana ya banyak asumsi muncul semua yang meninggal di rumah sakit di-covid-kan. Ini sudah terjadi di Jawa Tengah, ada orang diperkirakan terkena covid-19 terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini," kata Ganjar.
Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Tengah dan pihak terkait. Dari rapat itu diputuskan, untuk menentukan atau mengekspos data kematian, mereka yang meninggal harus terverifikasi.
"Seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa. Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan statemen ke luar," terangnya.
Memang dengan sistem itu, maka akan terjadi keterlambatan data (delay data) soal angka kematian. Namun menurut Ganjar hal itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. (flo/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Natalia