jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi kinerja Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Moeldoko menjelaskan bahwa isu yang diangkat dalam draf kerangka laporan kinerja Stranas PK sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, di antaranya tentang pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.
BACA JUGA: Moeldoko Segera Laporkan ICW ke Polisi, IBSW Sebut Hal yang Wajar
“Isu peningkatan bidang usaha dan perijinan, pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi, serta peningkatan indeks persepsi korupsi sudah relevan dan sesuai arahan Presiden,” kata Moeldoko saat mengikuti Rapat Koordinasi Stranas PK di Situation Room Gedung Bina Graha, sebagaimana siaran pers KSP di Jakarta, Selasa (7/9).
Mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa secara substandi, dalam laporan perlu ada penambahan data potensi kerugian negara dari aksi carry over, utilitas nomor induk kependudukan (NIK), dan pengadaan barang jasa berbasis elektronik guna memberikan gambaran konkret.
BACA JUGA: Sepakat dengan Moeldoko, Prof Romli Khawatir Presiden Dimakzulkan
“Perlu ditambahkan data potensi kerugian negara yang berhasil dicegah secara kuantitatif sehingga presiden memiliki gambaran konkret,” lanjut Moeldoko.
Dia optimistis Stranas PK 2021/2022 yang fokus menuntaskan permasalahan hingga akarnya akan beriorientasi pada hasil.
BACA JUGA: Karyoto Sebut Sudah Mendeteksi Keberadaan Harun, Tetapi Belum Ada Perintah dari Firli
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan, perlu ada keterlibatan semua pihak dalam merealisasikannya.
"Saya mendorong untuk melibatkan civil society organization, akademisi, ormas, dan mitra pembangunan sehingga program ini bisa dilakukan bersama, tidak hanya program kementerian atau lembaga,” ujar Moeldoko.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan ada tiga poin utama dalam laporan kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021, yakni peran Stranas PK dalam penanganan Covid-19, Undang-Undang Cipta Kerja, dan upaya perbaikan persepsi korupsi.
Firli menegaskan bahwa secara lisan laporan ini sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.
“Namun, perlu untuk disampaikan kepada semua tim di lima lembaga,” kata Firli saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Draf Laporan Stranas PK.
Menurut Firli, beberapa isu dan pencapaian yang disampaikan dalam laporan, di antaranya pemanfaatan NIK untuk program bantuan sosial dan vaksinasi Covid-19.
“Ada 52,5 juta NIK dari data kependudukan dan catatan sipil serta Kemensos yang bisa diselamatkan dan potensi kerugian negara yang bisa dicegah Rp126 triliun,” ungkapnya.
Rapat koordinasi membahas draf Laporan Kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021 digelar secara daring diikuti Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo, Ketua KPK Firli Bahuri, serta sejumlah pejabat Eselon I dan deputi di kementerian.
Selain pemanfaatan NIK, isu tentang penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), juga menjadi bahan diskusi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Draf Laporan Kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy