jpnn.com, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan membantah pengkajian rencana pembebasan bersyarat terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir karena ada tekanan dari pemerintah Australia.
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, secara tegas membantah kabar adanya tekanan dari Australia tersebut.
BACA JUGA: TKN Yakin Banget Pak Jokowi Berhati-hati soal Ustaz Baasyir
"Ngarang saja, apa urusannya. Kita negara berdaulat kok ditekan-tekan, memangnya siapa Australia," kata Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Rabu (23/1).
Mantan panglima TNI itu menekankan bahwa kabar pembebasan pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki tersebut merupakan pernyataan sepihak Prof Yusril Ihza Mahendra. Belum menjadi keputusan Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Saran Menhan untuk Baasyir Jika Pengin Bebas
"Itu kan baru pernyataan sepihak dari Pak Yusril, belum jadi keputusan negara. Jadi banyak yang salah mengartikan seolah-olah itu menjadi keputusan final dari presiden," tegas Moeldoko.
Saat ditanya apakah Prof Yusril selaku pengacara Jokowi – Ma’ruf Amin, jalan sendiri dalam proses rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Moeldoko tidak mau menyimpulkan begitu.
BACA JUGA: Baasyir Batal Bebas, Keluarganya Kecewa dengan Sikap Pemerintah
"Pak Yusril punya versi. Saya enggak mengatakan Pak Yusril jalan sendiri, tapi kan beliau punya versinya beliau," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kiai Maruf Tak Keberatan Baasyir Batal Bebas
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam