jpnn.com, JAKARTA - Pengamat intelijen Ngasiman Djoyonegoro menilai ancaman mogok Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) sudah pada tahap merusak citra pemerintah.
Dalam pandangannya, kasus yang membelit perusahaan pelat merah itu sudah menyangkut politik dan ekonomi.
BACA JUGA: TNI AU Siap Ambil Alih Penerbangan Garuda, ini Kata Menhub
"Jika dirunut ada strategi besar di balik rencana mogok yaitu dari pemilihan waktu. Awalnya, saat Ramadan dan Idulfitri yang berbarengan dengan mudik Lebaran 2018. Kini, mengancam lagi berdekatan dengan jadwal keberangkat jamaah haji Indonesia dan Idul Adha. Ini ada apa?" ujar Ngasiman yang juga Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) ini dalam keterangan persnya, Rabu (4/7).
Menurutnya, ancaman mogok tersebut mengganggu hajatan dan kepentingan umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji. Jamaah haji Indonesia 1439 Hijriyah akan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada 17 Juli 2018 menggunakan jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
BACA JUGA: Saran Bamsoet untuk Atasi Ancaman Mogok Pilot Garuda
Pria yang karib disapa Simon ini melihat kasus mogok kerja yang akan dilakukan Sekarga dan APG tidak ada kaitannya dengan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Kasus yang membelit perusahaan pelat merah ini kental bernuansa politik dan ekonomi.
''Pertama, harus dilihat siapa aktor politik yang bermain. Kedua, indikasi adanya aktor ekonomi sangat terlihat karena Garuda Indonesia adalah aset pemerintah yang sangat seksi,'' ujar Simon.
BACA JUGA: Calon Penumpang Garuda Diminta Tidak Khawatir
Aktor politik ini, katanya, terlihat ingin menciptakan kegaduhan dalam tubuh pemerintah Joko Widodo, BUMN sebagai sasaran antara. Jika mogok kerja terjadi tentunya citra pemerintah yang tercoreng karena dinilai gagal dalam menciptakan kondisi aman di tahun politik.
Kemudian, dalam sisi ekonomi terlihat ada upaya sistematis untuk membuat kesan manajemen Garuda Indonesia gagal dalam mengelola bisnis. Situasi tidak kondusif ini ditujukan untuk membuat karut-marut yang arahnya Garuda Indonesia diambang kebangkrutan.
"Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dalam menyelamatkan aset nasional. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi siapa-siapa biang kerok di dalam tubuh Garuda Indonesia dan aktor-aktor intelektual di luar yang bermain," ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) Haryo Budi Santoso menegaskan, sekitar 5000 awak kabin Garuda Indonesia tidak akan ikut serta dalam rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh Sekarga dan APG.
Sebelumnya, APG bersama Sekarga mengklaim mogok kerja bagian dari tuntutan kepada manajemen untuk melakukan restrukturisasi jumlah direksi dari delapan menjadi enam orang. Idealnya, cukup direktur utama, direktur operasi, direktur teknik, direktur keuangan, direktur personalia, dan direktur niaga.
Pekerja meminta pergantian direksi dari kalangan profesional di bidang penerbangan dari kalangan internal perusahaan. Tuntutan tersebut diajukan setelah menilai terdapat beberapa masalah di tubuh manajemen GIAA.(mg7/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fitri Carlina Berharap Tak Ada Aksi Mogok Pilot Garuda
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh