JAKARTA - Partai Demokrat mulai mengusut laporan adanya politik uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 yang dimenangi Anas Urbaningrum. Kemarin komisi pengawas memeriksa kadernya yang telah mengungkap adanya aliran dana dalam kongres itu.
Salah satu kader yang kemarin memberikan testimoni di depan komisi pengawas adalah mantan Ketua DPC Minahasa Tenggara Diana Maringka. Dia menyebut DPC-nya telah menerima uang dalam satuan rupiah dan dolar mencapai Rp 100 juta plus BlackBerry saat kongres lalu.
Pemeriksaan terhadap Diana itu dilakukan langsung Ketua Komisi Pengawas T.B. Silalahi di lantai 9 Menara Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, kemarin (21/2). Pemeriksaan di kantor komisi pengawas tersebut berlangsung tertutup selama tiga jam.
Seusai pertemuan, Diana mengaku telah menyerahkan satu BlackBerry Gemini kepada komisi pengawas. Tapi, uangnya belum dikembalikan. Dia masih menunggu kepastian apakah uang yang diterima itu berasal dari hasil suap wisma atlet atau bukan. "Kalau itu dana wisma atlet, akan saya kembalikan. Kalau tidak, ya tidak (dikembalikan, Red)," ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa langkah yang ditempuh itu tanpa dorongan atau tekanan pihak mana pun. "Ya (semata) karena saya cinta Partai Demokrat," ungkap Diana.
Dia menyampaikan, pertemuan dengan komisi pengawas berjalan rileks. "Tadi di dalam malah bercanda-canda," ujarnya. Menurut Diana, komisi pengawas berjanji menindaklanjuti laporannya secara serius.
T.B. Silalahi menjelaskan, Diana bukan kader pertama yang melaporkan persoalan serupa ke komisi pengawas. Tapi, Diana telanjur muncul di media massa. Sebelumnya, dia memang "bernyanyi" mengenai adanya aliran dana kongres itu kepada media, terutama televisi. "Padahal, semua itu masalah internal," ungkapnya.
Karena telanjur diramaikan media massa, Diana sengaja diundang komisi pengawas. Tapi, Silalahi menyampaikan, komisi pengawas sangat mungkin tidak memberikan sanksi kepada penerima uang saat kongres Partai Demokrat.
"Komisi pengawas ini baru ada tiga bulan. Kalau dia (Diana dan yang lain, Red) belum tahu prosedurnya, kami tidak akan menindak," katanya.
Dia menyebutkan, komisi pengawas akan melakukan verifikasi lebih dulu. Karena itu, mereka tidak mau buru-buru membuat kesimpulan. "Isu politik uang itu bisa dibesar-besarkan. Tapi, misalnya, dikasih uang transpor, uang makan, itu partai lain juga melakukannya," tegas Silalahi yang juga sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat tersebut. (pri/c5)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Hargai Loyalitas Honorer
Redaktur : Tim Redaksi